Implementasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa telah melalui periode 5 tahun pertama (2015-2019), dimana melalui UU Desa ini kapasitas fiskal desa telah meningkat signifikan hampir lima (5) kali lipat. Total pendapatan desa periode tersebut mencapai Rp 430 triliun dimana kontribusi Dana Desa mencapai Rp 258 triliun. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut tentu saja diharapkan memberikan daya dorong pembangunan desa agar mampu secara mandiri mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desanya sebagaimana amanat Pasal 78, UU Desa. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Oleh karenanya, studi ini mencoba menelaah kembali secara kritis dan objektif bagaimana potret produktivitas dan kapasitas sumber daya fiskal desa tersebut berkontribusi pada pencapaian pembangunan desa. Dalam konteks tersebut, studi ini fokus pada tiga (3) aspek utama, yaitu i) bagaimana produktivitas APBDesa, terutama dalam meningkatkan sumber pendapatan berkelanjutan masyarakat perdesaan, ii) sejauh mana implementasi sinergitas desa dengan supra desa baik pada pembangunan kawasan perdesaan maupun program prioritas nasional, daerah, dan desa, serta iii) bagaimana kemandirian fiskal desa melalui PADes. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan peningkatan produktivitas dan kapasitas fiskal desa, terutama melalui tiga (3) aspek yang menjadi fokus studi ini, baik dari perspektif pembelajaran implementasi lima (5) tahun pertama UU Desa maupun perspektif alternatif strategi implementasi percepatan pencapaian pembangunan desa ke depan agar lebih efektif dan efisien.

Studi ini merupakan rangkaian beberapa kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui penyediaan data APBDesa (SISKEUDES). Dalam prosesnya, tim TNP2K berkolaborasi dengan tim KOMPAK, baik dalam kegiatan diskusi yang melibatkan K/L, pemangku kepentingan daerah, dan NGO, maupun dalam berbagai diskusi teknis pengayaan dan penajaman data, informasi, serta analisis studi ini.