Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI bersama Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting) — salah satu ujung tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Presiden   Yudhoyono   mendeklarasikan   komitmen pemerintah  Indonesia  untuk  mengurangi  emisi  karbon sebesar 26 persen dari skenario business as usual (BAU) pada  2020  secara  mandiri,  atau  41  persen  dengan dukungan internasional. Salah satu upaya untuk merealisasikan komitmen verbal tersebut, presiden Yudhoyono menandatangani peraturan presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN - GRK). Kemudian, disepanjang tahun 2011 hingga  2013,  banyak  pemerintah  provinsi  mengadopsi peraturan  tersebut  dan  mengedarkan  peraturan  gubernur terkait hal yang sama, namun dalam skala daerah yang disebut Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD - GRK).
Pemerintah kala itu, baik pusat maupun daerah, menyadari bawa pemerintah memegang peranan penting dalam  memimpin  rakyat  Indonesia  untuk  mengurangi emisi  karbon.  Salah  satu  instrumen  yang  digunakan pemerintah  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja yang komposisinya memenuhi asas pembangunan berkelanjutan,  yakni  pertumbuhan  ekonomi,  keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial (Energyprofessional, 2009). Proses pemasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam  anggaran  pemerintah  ini  disebut  penganggaran hijau (green budgeting). LPEM  FEB  UI  dan  MCAI  menyusun  rangkaian kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mendorong  efektivitas pengimplementasian  penganggaran  hijau  dalam  mencapai  tujuannya.  Berbagai  kegiatan  telah  dan  akan  dilakukan.

Newsletter ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan perkembangan kegiatan tersebut. Pada  edisi  ini  akan  disampaikan  gambaran  umum rangkaian kegiatan dan beberapa temuan awal dari studi yang telah dilaksanakan.