Lelang Jabatan adalah kata yang akrab di telinga publik belakangan ini. Meskipun bukan terbilang baru, istilah lelang jabatan ini cukup populer. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, praktik lelang jabatan secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya dan Pratama) di kalangan PNS dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi. Dalam konteks ini maka istilah lelang jabatan kemudian digunakan untuk proses pengisian jabatan melalui Seleksi Terbuka. Walaupun lebih populer digunakan, secara esensi, istilah lelang jabatan bermakna sama Seleksi Terbuka dimana keduanya bermakna proses rekruitmen yang transparan dan akuntabel. Seiring dengan Agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2013 telah melakukan perekrutan untuk mengisi 291 jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Gorontalo. Inisiatif Seleksi Terbuka ini disampaikan Bupati
Gorontalo, David Bobihoe Akib dalam acara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gorontalo pertengahan Agustus 2013.

Seleksi Terbuka bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo didorong oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Seleksi Terbuka dalam praktiknya bukanlah hal baru di jajaran pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Meskipun dengan format yang berbeda, sebelumnya rekruitmen Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2010 juga telah dilakukan melalui mekanisme fit and proper test dengan melibatkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melihat teroboson lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun melakukan Seleksi Terbuka untuk mengisi 291 posisi Kepala Sekolah Dasar Negeri di daerah tersebut. Semangat yang diusung sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat yang secara jelas mengamanahkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.