Ribuan, atau bahkan mungkin belasan ribu, kritik dan pernyataan telah dikemukakan oleh begitu banyak ahli dan pemikir, politisi, aparatur pemerintahan dan masyarakat sipil tentang kemandegan, kegagalan atau kelambatan pembangunan Papua. Pada umumnya, kritik dan pernyataan tersebut berujung pada stigmatisasi bahwa keterbelakangan, kebodohan, keterisolasian, rendahnya peradaban dan segudang faktor negatif lain tentang orang Papua adalah penyebab dari keterpurukan Papua.

Seolah-olah, orang Papua tidak memiliki sisi baik dan hanya pantas untuk dipersalahkan dan dipermalukan dalam keterpurukan atau kemandegan itu. Seolah-olah, dari dalam diri orang Papua tidak ada daya dan nilai-nilai yang mampu menjadi kerangka dan pilar struktural dan institusional dari tata pemerintahan (governance) ala Papua yang maju dan modern. Tata laku orang Papua seringkali menjadi bahan cemoohan dan tertawaan; bahkan oleh orang Papua sendiri.

Ujungnya, Papua dipandang hanya akan maju kalau pembangunan diintervensi dari luar: teknologinya, budayanya, administrasinya fasilitatornya, pembinanya dan LOGIKANYA! Di atas stigmatisasi sistematis seperti itulah berbagai kebijakan pemerintahan dan program-program pembangunan telah dirancang dan dilaksanakan secara paksa ke Papua. Praktek-praktek seperti ini mendasarkan pada prinsip-prinsip keproyekan, efisiensi, ketepatan waktu terhadap hasil, dan ‘return of investment’.

Studi refleksif bermaksud untuk menyumbang pada berbagai gugatan terhadap stigmatisasi sistemik (dan sistematis) terhadap orang dan tanah Papua seperti telah banyak terjadi selama ini, yang sebenarnya lebih menjadi pembenar terhadap intervensi kapital-liberal, baik yang difasilitasi Negara atau pun diinisiasi oleh ekonomi pasar ultra-bebas (hostile). Pandangan dasar dari studi refleksif ini adalah ‘membangun Papua’, bukan membangun di Papua, bukan pula membangun untuk Papua.

Studi refleksif ini telah mencoba memahami sebagian kecil nilai-nilai dari orang Papua tentang tanah, modal, kerja, waktu, jaminan sosial dan jejaring sosial (di antara puluhan atau bahkan mungkin ratusannilai lokal). Nilai-nilai ini dikatakan sebagai ‘di antara yang terpenting dan mendasari’ rancang bangun tata pemerintahan asli Papua. Namun, karena sifatnya yang generik, nilai-nilai ini seringkali terabaikan atau tidak diperhitungkan secara serius dalam pengembangan tata pemerintahan di berbagai tingkat.