Penetapan Standar ppelayanan dan service delivery pelayanan publik harus dipandang sebagaim proses yang negosiatif. Dalam masyarakat yang demokratis, proses ini harus terbuka dan melibatkan warga. Sebagaimana pengabaian hak-hak sipil dan politik dapat mendistorsi proses politik yang baik, maka pengabaian proses partisipasi dapat mendistorsi kualitas pelayanan publik. Walau pelayanan publik sejatinya adalah hak, sebagian masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai anugrah dari sang penguasa. Di sisi pemerintah, peningkatan pelayanan publik masih berorientasi kepada penyelenggara, bukan kepada kebutuhan masyarakat.  Bertolak dari hal tersebut FPPM menyelenggarakan forum nasional yang fokus pada pengembangan pendekatan kewargaan dalam pelayanan publik. Forum tersebut ditujukan untuk merumuskan hasil dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang partisipatif, serta merumuskan berbagai alternatif untuk mendorong partisipasi warga dalam formulasi kebijakan, service delivery, dan monitoring pelayanan publik. Selain itu forum ini juga bertujuan merumuskan dan menyepakati berbagailangka yang akan dilakukan oleh jaringan mitra FPPM untuk mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan pelayanan publik yang partisipatif, serta merumuskan dan menyepakati peran FPPM dalam mendukung kerja-kerja para mitra, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.