BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Posting Terbaru

NEW ZEALAND - HEAD OF EMBASSY FUND: CALLING FOR PROPOSALS for OPENING ROUND 2022/2023

Submitted by itaibnu on Tue, 29/11/2022 - 13:04

The New Zealand Embassy in Jakarta is calling for proposals for the Opening Round of the Head of Embassy Fund (HEF) 2022/23. The HEF supports small-scale, short-term community projects that contribute to wider community well-being. The maximum funding available is NZ$25,000 for individual projects. The maximum duration of projects is 24 months. The deadline for proposals is 4.00 pm on Tuesday 20 December 2022.

AttachmentSize
File HEF Call for Applications 2022.docx80.34 KB

Program Review Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Sebuah Pembelajaran dari Jepang

Penulis: Sunaji Zamroni, Takashi Nakamura, KITADA Taki,
Shun Tanaka, Kento Onaka, Yuta Nagayoshi,
Shin Ito, Sudaryanto, Nurma Fitrianingrum, Intan Fatma Dewi
Editor: Lufti Noorfitriyani
Desain Cover: Miftah Subarkah
Desain Layout: Darul Muttaqin, Deni Sopian
Ilustrasi: Darul Muttaqin, Rijal Fadlulloh

Diterbitkan oleh: Yayasan Tifa

Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan

Submitted by itaibnu on Mon, 21/11/2022 - 11:27

Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan adalah perusahaan berbentuk badan hukum/usaha yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan yang terdiri dari Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya. Jenis tanaman kehutanan yang dibudidayakan adalah jenis tanaman yang cepat tumbuh seperti Akasia dan Pinus. Sedangkan di Pulau Jawa, jenis tanaman yang banyak dibudidayakan adalah jenis Jati.

Luas Lahan yang Dikuasai

Pemekaran Provinsi Papua Percepat Pemerataan Pembangunan di Papua

Submitted by itaibnu on Mon, 21/11/2022 - 11:19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan peresmian tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan mempercepat pemerataan pembangunan dan perdamaian di Papua.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga meyakini dengan pemekaran provinsi, masyarakat Papua akan lebih sejahtera karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah.

Pages

more