Tahun 2013 berlalu begitu cepat. Begitu pula dengan dukungan pelaksanaan proyek Knowledge Management (KM) BaKTI untuk AIPD yang berjalan begitu cepat juga. Banyak yang sudah dicapai, namun tantangan yang dihadapi juga masih ada dan perlu solusi yang cepat. Dari target output yang diinginkan adalah mencapai 50% dari target pencapaian output namun sampai akhir tahun 2013, dari hasil baseline baru 30% angka yang mewakili keberhasilan pencapaian program. Berdasarkan pendekatan program yang digambarkan dalam logical framework KM BaKTI, pencapaian itu masih dianggap wajar mengingat tahun 2013 pelaksanaan program tertunda dan menjadi tahun penetapan landasan untuk mengetahui keperluan dan kebutuhan masing-masing daerah yang tentunya memiliki tantangan yang berbeda pula.

Salah satu pencapaian yang baik adalah dengan advokasi yang berhasil kepada pemerintah daerah untuk melihat bahwa data pembangunan bukan hanya sebagai pelengkap saja. Dari hal tersebut muncullah komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat yang representatf untuk Pusat Data. Pemerintah Provinsi NTB sudah dari dua tahun lalu menyadari hal ini. Komitmen yang tinggi ini dijawab dengan memberikan salah satu gedung pemerintahan menjadi tempat Pusat Data yang dinamakan Bale Ite. Hampir bersamaan Pemerintah Kabupaten Fak Fak menjawab kebutuhan data pembangunan dengan menyediakan bekas Gedung BAPPEDA Kabupaten untuk dijadikan Pusat Data di daerah mereka masing-masing. Saat ini proses renovasi sedang berlangsung dan rencananya bulan Maret 2014 akan dilakukan peresmian untuk kedua Pusat Data tersebut. Dua Pusat Data ini akan menyusul Pusat Data yang sudah didirikan sebelumnya, yakni Resource Center di Provinsi NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Kunci dan kekuatan dari proyek KM adalah identifikasi keperluan, kebutuhan serta masalah masing-masing daerah. Sehingga road map setiap daerah dalam perencanaan Pusat Data akan berbeda dengan menyesuaikan kebutuhan dan keperluan daerah. Pusat Data bukan hanya berbentuk fisik saja yang artinya harus ada gedung dan fasilitas layanan lainnya. Dengan pemanfaatan teknologi, Pusat Data yang sifatnya virtual dengan sistem database yang baik bisa menjadi pilihan. Saat ini Pusat Data Jatim memilih hal tersebut dan ingin memperkuat Pusat Data dengan hasil kajian dari data-data yang sudah dikumpulkan menjadi beberapa seri publikasi hasil kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dari hal ini muncul keinginan didirikan Pusat Data di Kabupaten Malang, Trenggalek, Situbondo dan Sampang.

Bak gayung bersambut, di pemerintah Kabupaten Merauke sudah menyediakan tempat untuk Pusat Data. Perkembangan begitu cepat sehingga pembelian perlengkapan dan peralatan sedang dilaksanakan. Proses renovasi juga akan dijalankan sambil tim Pusat Data Kab. Merauke akan memformulasikan rencana kegiatan selanjutnya. Kegiatan serupa sudah dilaksanakan di Papua Barat dan Kab, Manokwari dimana Workshop Kesiapan Pembangunan sudah dilaksanakan untuk menghasilkan rencana tindak lanjut. Tantangan yang cukup berat di Kab. Manokwari dan Provinsi Papua adalah masalah aset gedung pemerintah. Rencana Manokwari menjadi Kotamadya akan mengakibatkan penentuan aset antar kotamadya dan kabupaten akan menimbulkan proses yang lama sehingga menghambat perkembangan Pusat Data. Dengan hal ini AIPD dan BaKTI sepakat akan menunggu sampai Maret 2014. Bila belum ada perkembangan yang berarti maka kegiatan akan dipindahkan ke Kabupaten layanan AIPD lainnya.

Koordinasi untuk harmonisasi

Pembangunan memiliki tantangan yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan usaha sendiri. Pemerintah sebagai koordinator pembangunan menyadari hal itu. Bantuan dari stakeholder pembangunan lain tentunya sangat diperlukan. Sejalan dengan hal tersebut, hadir mitra pembangunan yang membantu pemerintah dalam program dan kegiatannya. Hal ini sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Namun selama ini, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan belum berjalan dengan optimal. Masih banyak tumpang tindih, ketidakmerataan dan kurangnya koordinasi yang membuat pembangunan tidak berkembang dengan terarah.

Proyek KM juga mendukung kegiatan agar pemerintah (baik pusat maupun daerah) bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dengan para mitra pembangunan. Lembaga donor, NGO lokal ataupun internasional, yayasan-yayasan adalah mitra pembangunan yang harus dirangkul. Sebagai koordinator pembangunan pemerintah didorong memiliki peran yang lebih baik lagi.

Disinilah forum koordinasi dibawah BAPPEDA atau Biro Kerjasama dibentuk. Sekretariat Bersama Lembaga Mitra Pembangunan atau disingkat Sekber LMP berkembang di Papua Barat. Menyusul Sekretariat Terpadu (SPADU) yang ada di NTT. Pertemuan koordinasi mitra pembangunan akan dilaksanakan di Papua. Selain itu Kajian mengenai kontribusi dan pemetaan Mitra Pembangunan di sektor Pendidikan serta Kesehatan sedang dilaksanakan. Harapannya dari hasil kajian tersebut akan terlihat pemetaan dan sejauhmana kontribusi mitra pembangunan di Papua dalam pembangunan Papua. Provinsi Papua sendiri sudah selesai membuat RPJMD. Mitra pembangunan di Papua diharapkan bisa melakukan koordinasi dan kolaborasi lebih baik sehingga seharusnya program para Mitra Pembangunan selaras dan sinkron dengan RPJMD Papua.

Belajar dari Pembangunan daerah lain

Melalui dukungan KM BaKTI kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung atau pun tidak langsung dengan AIPD didokumentasikan agar menjadi informasi baru dan pembelajaran yang harapannya bisa direplikasi untuk hal yang baik dan bisa belajar dari tantangan yang ada.

Sudah 5 pembelajaran pembangunan yang berasal dari NTT, NTB, Papua, Papua Barat dan Jatim telah didokumentasi. Bentuk dokumentasi yang dibuat adalah video dan artikel. Diseminasi pembelajaran pembangunan sendiri sudah dilaksanakan untuk NTT dan NTB dalam acara Forum Kawasan Timur Indonesia di Jakarta. Proses akhir untuk Papua, Papua Barat dan Jatim sedang dilaksanakan.