Kolaborasi, sinergitas dan koordinasi yang berkelanjutan adalah sejumlah kata kunci yang penting dalam proses pembangunan yang melibatkan begitu banyak pihak di dalamnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran utama dari dibentuknya Forum Komunikasi Mitra Pembangunan (FKMP) di Jawa Timur. FKMP ini adalah sebuah forum yang menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai Mitra pembangunan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Timur melalui berbagai macam programnya. Semenjak tahun 2013 lalu, Australia Indonesia Partnership for decentralization atau AIPD telah memberikan dukungannya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyusun wadah koordinasi ini sehingga bisa memberi manfaat bagi banyak pihak. Upaya tersebut telah berbuah manis dengan keluarnya surat keputusan Gubernur no 188/310/KPTS/013/2014 yang memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga koordinasi Mitra Pembangunan bernama FKMP.

Selama ini, partisipasi para Mitra Pembangunan, seperti LSM, NGO, Yayasan-yayasan, para Lembaga donor dan institusi non pemerintahan lainnya telah banyak memberikan kontribusi positif  bagi pembangunan ser membantu pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam mewujudkan rencana program-programnya. Bagi pemerintah, para Mitra Pembangunan itu adalah sumberdaya eksternal yang berperan untuk mengisi sejumlah keterbatasan kapasitas yang masih dimiliki. Saat ini, ada begitu banyak Mitra Pembangunan yang tengah menjalankan programnya di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Timur. Bidang-bidangnya pun ada beragam, mulai dari kesehatan, pendidikan, penguatan masyarakat dan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana serta masih banyak lagi bidang-bidang lainnya.

Mengingat ada begitu banyak Mitra Pembangunan yang saat ini bekerja di Jawa Timur, maka keberadaan sebuah ruang koordinasi menjadi sangat penting artinya. Kebutuhan akan sebuah wadah bersama ini pertama kali tercetus pada bulan Oktober 2013 silam. Kala itu tengah diadakan pertemuan koordinasi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan sejumlah Mitra Pembangunan. Pada pertemuan yang di inisiasi oleh AIPD ini, semua pihak yang ada saat itu ternyata memiliki pemahaman yang sama tentang urgensi sebuah wadah koordinasi yang nantinya akan menjadi jembatan antara kebutuhan pihak pemerintah dengan para Mitra Pembangunan yang berada di wilayah tersebut. Tujuannya, adalah agar terjadi harmoniasi dan sinkronisasi dari kerja-kerja para Mitra Pembangunan dengan program-progran yang dimiliki oleh Pemerintah sehingga pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya sejumlah pertemuan oleh sebuah tim kecil yang berisikan perwakilan pemerintah dan tim dari AIPD. Tujuannya, untuk menemukan formulasi yang pas bagi wadah koordinasi ini nantinya. Pada periode yang sama, sejumlah pertemuan  juga digelar dengan para Mitra Pembangunan lain untuk melakukan pemutakhiran dari database dan profil institusi. Setelah melalui proses penggodokan yang panjang, wadah koordinasi ini kemudian sukses terlembagakan dengan nama Forum Komunikasi Mitra Pembangunan (FKMP) Jawa Timur yang ditandai dengan keluarnya Surat keputusan Gubernur Jawa Timur  tersebut.  

Respon positif disuarakan oleh berbagai pihak terkait dengan terbentuknya forum koordinasi ini. Sofi dari Bappeda Lamongan mengungkapkan bahwa forum ini bisa menjadi jawaban dari sejumlah persoalan yang mereka hadapi di kabupaten terkait koordinasi dengan pihak Mitra Pembangunan yang bekerja disana. Dia menuturkan bahwa selama ini, koordinasi yang belum terwadahi tersebut membuat program-program yang dijalankan oleh Mitra pembangunan kerap luput dari perhatian pemerintah daerah. Akhirnya, tidak ada sebuah mekanisme keberlanjutan yang didukung oleh pemerintah daerah pada program tersebut disaat Mitra Pembangunan mengakhiri masa kerjanya. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Lamongan, Shofiah Nurhayati, SP, M.Si melihat Keberadaan FKMP sebagai sebuah ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi terhadap program pembangunan yang tengah dijalankan, sehingga bisa menjamin keberlanjutan program-progran tersebut nantinya.

Di lain pihak, para Mitra Pembangunan melihat berdirinya forum ini sebagai kesempatan untuk lebih memperkenalkan diri kepada pemerintah perihal bidang kerja serta program-program apa yang sedang mereka bawa. Dari sini, diharapkan akan terjadi diskusi dengan pihak pemerintah daerah yang merasa membutuhkan dukungan dari program-program yang ada tersebut. “forum ini akan membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bisa mengetahui bahwa ada begitu banyak kesempatan untuk memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga donor” ujar Tarsini, perwakilan dari dari PUM Netherland Senior Expert.  Harapan senada juga diutarakan oleh Aking yang merupakan manager dari program Emas Jatim.  Menurutnya, FKMP adalah terobosan untuk mengurangi kemungkinan adanya miskoordinasi diantara para pelaku pembangunan yang akhirnya berdampak pada overlapping program di suatu wilayah. Dia menambahkan, selain menjembatani antara pemerintah dan Mitra Pembangunan forum ini juga bisa memfasilitasi kolaborasi diantara para Mitra pembangunan sendiri, khususnya mereka yang berada di area kerja sejenis.

Launching sekaligus sosialisasi awal dari FKMP ini telah sukses dihelat di Surabaya pada 13-14 Agustus 2014 lalu. Acaranya mengambil tempat di hotel Pulman dan dihadiri oleh seratusan undangan baik dari unsur pemerintah maupun dari Mitra Pembangunan yang ada di Jawa Timur. Suasana launching FKMP berjalan semarak dengan pertunjukkan tiga seni tari khas dari Jawa Timur yang dibawakan oleh sendra tari Candhika Ayu Utama.  Pemukulan gong oleh Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur, DR. Akhmad Sukardi, MM menjadi pemuncak acara sekaligus menjadi symbol di launching-nya Forum Koordinasi Mitra Pembangunan Jawa Timur.

Sebelumnya, dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen kemitraan pembangunan oleh sejumlah Mitra Pembangunan yang hadir di acara tersebut. Saat memberikan sambutan, Akhmad Sukardi mengekspresikan harapannya bahwa forum ini bisa terus berjalan dan benar-benar didayagunakan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun mitra pembangunan. “ jangan sampai forum ini hanya sebatas dilahirkan, namun setelah itu ‘tertidur pulas’ ” ucapnya.  Kemudian, dia juga menekankan perlunya untuk terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan di masa mendatang terhadap forum ini, mengingat forum ini adalah yang pertama di Indonesia sehingga pasti masih banyak kekuarangan yang akan ditemukan.

Harapan dari Sekretaris Provinsi pada FKMP disambut baik oleh AIPD, lembaga yang sejak awal telah memberi banyak advokasi dan dukungan sehingga wadah koordinasi ini bisa terbentuk. Purwida Haryati, Assistant Program Director AIPD untuk Jawa Timur, pada acara launching FKMP malam itu menyatakan bahwa dukungan terhadap forum koordinasi ini masih akan tetap dilanjutkan. Misalnya saja, pembentukan tim sekretariat yang nantinya akan menjadi pengelola dari forum ini.

Dalam menjalankan fungsinya, FKMP nantinya akan memiliki sebuah Standar Operasional Prosedure atau SOP, yang mana SOP tersebut akan diformulasikan oleh perwakilan dari anggota forum. Hal penting lain yang akan di lakukan oleh Forum ini adalah melakukan pemutakhiran data dari lembaga-lembaga yang tengah beroperasi di Jawa Timur. Saat ini, menurut Purwidah, ada sekitar 50-an Mitra pembangunan yang ada di Jawa Timur namun tidak lebih dari 20 yang tercatat di pemerintah provinsi Jawa Timur. Forum koordinasi ini nantinya juga akan menggiatkan pertemuan dan diskusi, baik diantara mereka sendiri maupun dengan melibatkan stakeholder pembangunan lain. Melalui pertemuan ini, diharapkan aka nada cerita-cerita sukses dari Mitra Pembangunan yang bisa diangkat ke permukaan dan di replikasikan ke wilayah lain.   

Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN) Kementerian Dalam Negeri, DR. Yusharto Huntoyungo juga hadir pada launching FKMP tersebut. Dia menjadi pembicara para rapat Koordinasi dan Sinkronisasi program pembangunan di Jawa Timur yang masih merupakan rangkaian dari acara launching FKMP Jatim ini. Saat berbicara di depan Mitra Pembangunan dan perwakilan Bappeda Kabupaten se-Jatim yang hadir pada rapat koordinasi itu, Yusharto mempertegas peran positif yang selama ini sudah dijalankan oleh para Mitra Pembangunan dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun terkait dengan kelahiran forum koordinasi ini, dia menitipkan harapannya agar forum ini bisa mengidentifikasi, dan melakukan tata kelola yang baik terhadap berbagai kerja sama luar negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur.  

Kelahiran FKMP di Jawa Timur ini adalah sebuah titik penting dalam hubungan antara pemerintah dengan mitra Pembangunan dimana untuk pertama kalinya ada sebuah wadah koordinasi yang mempertemukan antara kedua pihak. Pada awal tahun lalu, pemerintah provinsi Jawa Timur melakukan sebuah terobosan dengan menggelar Musrembang khusus buat para Mitra pembangunan. Dalam catatan yang ada, inilah Musrembang pertama yang khusus dibuat untuk para Mitra Pembangunan dengan sasaran mengkoordinasikan dan mensinkronkan rencana program kedepan dari kedua belah pihak. 

Adjie Arnowo, Kapala sub bagian kerja sama Internasional pemprov Jawa Timur menyatakan rasa bangganya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan pilot project pembentukan sebuah forum koordinasi dari Mitra Pembangunan ini. Bagi pemerintah provinsi sendiri, forum ini dimaknai sebagai sebuah peluang menuju pemerataan pembangunan di kabupaten-kabupaten yang ada wilayahnya. Pengalaman sebelumnya, ada sejumlah Kabupaten yang ‘dipadati’ oleh program dari lembaga donor, sementara yang lainnya seakan terabaikan. “dengan forum ini kita bisa mengukur dan membantu mengarahkan para lembaga donor ke kabupaten-kabupaten mana saja yang betul-betul membutuhkan implementasi dari program mereka” tutur Adjie. (JUN)

• Adjie Arnowo Kasubag Kerja Sama Internasional,

Biro Adiministrasi Kerjasama – Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

No contact : 081515251839

• Siti Karimah di Bappeda Jawa Timur.

No. contact 08155062636