Jalan Abreso Ransiki Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat tampak lengang, tak banyak kendaraan melaju. Suasana pagi cerah masyarakat beraktivitas seperti biasa, anak-anak berjalan kaki ke sekolah, ramai penjual sarapan, dan hiruk pikuk aktivitas di kompleks pemerintah daerah yang terletak di Distrik Ransiki ini mulai terlihat.

Sebagai kabupaten yang baru berumur 7 tahun, Mansel tak bisa dipandang sebelah mata. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk bertambah juga aktivitas perekonomiannya. Geliat inilah yang kini perlu direspons pemerintah daerah, yakni meningkatkan kualitas layanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Sejak 2017, Landasan-Kompak sudah menyiapkan kapasitas di setiap unit layanan, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan kampung. Capaian program tersebut cukup signifikan antara lain keberadaan kader sebagai agen perubahan di kampung, tersedianya data dan sistem pendataan di kampung, kesadaran pemerintah tentang proses perencanaan kampung yang benar, pengetahuan Puskesmas tentang metode perencanaan berbasis kebutuhan dan permasalahan lokal, pengetahuan sekolah tentang perencanaan sekolah yang efektif, keberadaan Komite Sekolah dan kesadaran akan fungsi mereka.

Namun untuk menghasilkan layanan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat perlu adanya pola kerja dan perubahan yang bukan hanya bersifat inisiatif personal melainkan sinergitas yang terinstitusionalisasi dan terbangun sebagai sistem. Mansel pun menjadi kawasan pilot project dalam membangun sinergitas antar unit layanan dasar dan kampung, juga kolaborasi untuk menjadikan semua proses menjadi sistem berkelanjutan.

Mengawali sinergitas tersebut tim Landasan – Kompak mengajak para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk duduk bersama membangun komitmen dalam mendukung sistem, kebijakan daerah, dan menyepakati mekanisme kolaborasi. Bertempat di Aula Kabupaten Mansel, pada Selasa, 17 September 2019, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari OPD antara lain Asisten II Bidang Adminstrasi Setda Mansel, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Beppeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dinas Sosial, Puskesmas, Kompak, dan Tim Landasan II.

Para peserta mendapat pemaparan mengenai capaian-capaian Landasan sebelumnya, konsep sinergitas, penguatan sistem, dan regulasi, serta model kolaborasi yang akan dijalankan bersama. Setidaknya terdapat enam poin komitmen Pemerintah Daerah yang tertuang dalam lembar komitmen. Tiga di antara komitmen tersebut adalah tentang pentingnya regulasi, pemilihan orang (tim teknis) yang tepat, dan dukungan pembiayaan untuk operasional keberlanjutan.

Tim Teknis Kabupaten yang akan terlibat dalam proses ini sebanyak 10 orang terdiri dari tiga perwakilan masing-masing Bidang Kesehatan, yakni Puskesmas dan bagian dari program Dinas Kesehatan; Bidang Pendidikan, yakni Kepala Sekolah, Pengawas, dan bagian program Dinas Pendidikan; Bidang Pemberdayaan Kampung, yakni Distrik dan bagian program DPMK; dan satu perwakilan Bappeda. Tim teknis ini selanjutnya akan mendapatkan pelatihan (Traning of Trainer) untuk menjadi fasilitator Kabupaten. Sementara itu untuk dukungan pembiayaan operasional akan dibutuhkan Tim Teknis selama kegiatan pelatihan di bidang masing-masing.

Bupati Kabupaten Mansel, Markus Waran, menyambut baik kolaborasi ini. Markus menyadari pentingnya memiliki sistem administrasi yang baik untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. “Kegiatan ini luar biasa, kita menyambut dengan baik, walaupun gedung kita belum memadai tapi kalau administrasi yang kita tata ini sesuai dengan amanat regulasi maka kita pasti akan memiliki gedung baru dengan sendirinya,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan acara.

Beliau menambahkan bahwa kepuasaan masyarakat merupakan tolok ukur dari semua program yang mereka jalankan. Oleh karena itu perlu adanya administrasi dan perencanaan program yang baik untuk mewujudkannya. “Mereka (masyarakat) semua yang merasakan itu, di situ ada penilaian bahwa pemerintah memberikan dampak positif,” imbuhnya.

                Hengky Tewu, Asisten II Bidang Administrasi Setda Kabupaten Mansel pun tak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada OPD bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Beliau juga menekankan adanya regulasi untuk menginstitusionalkan sinergitas, untuk itu perlu adanya penambahan OPD dari Biro Hukum dan Tapem untuk pelaksanaannya. “Kita harus bersinergi dengan Kompak dan Landasan II, ini harus diintitusionalkan dan dijadikan kegiatan rutin oleh pemerintah daerah,” ungkapnya dihadapan para peserta.

                Selain sinergitas layanan dasar, Mansel juga menjadi pilot project uji coba PASH (pemodelan Adminduk dan Statistik Hayati). Pendataan ini menjadi kunci bagi pemerintah dalam menyediakan layanan, pun sebagai modal masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kompak akan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memberikan pelatihan pemodelan yang difasilitasi oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Kualitas dan Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI).