BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

62 sekolah di Sultra terapkan Kurikulum 2013

62 sekolah di Sultra terapkan Kurikulum 2013
Kamis, 18 Desember 2014 17:28 WIB | 3.507 Views
Pewarta: Sarjono

    Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional saat ini tidak serta merta menghentikan penerapan kurikulum 2013 tetapi tetap menjadikan sejumlah sekolah sebagai percontohan,"

Kendari (ANTARA News) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menerapkan kurikulum 2013 pada 62 sekolah sebagai percontohan.

Maluku Peroleh DIPA Rp 7,6 Triliun

Friday, 19 December 2014
Maluku Peroleh DIPA Rp 7,6 Triliun

Ambon - Alokasi belanja Kementerian/Lembaga da­lam APBN tahun 2015 untuk wilayah Provinsi Maluku, yang didistribusikan melalui 476 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ta­hun Anggaran 2015 sebesar Rp 7.646.997. 481.000.

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas dan fu­ng­sinya dalam kerangka prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2015.

AS Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Pajak Elektronik

Tuesday, 16 December 2014
AS Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Pajak Elektronik

Ambon - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjajaki kerja sama dengan Pemkot Ambon untuk mengelola pajak secara elektronik.

Buktinya Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta Eric W Groff dan Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya Brandon Possin datang menemui Walikota Ambon Richard Louhenapessy di Balai Kota Ambon, Senin (15/12).

Wagub: Angka Kemiskinan di Maluku Mulai Turun

Thursday, 18 December 2014
Dari Pertemuan Tahunan BI
Wagub: Angka Kemiskinan di Maluku Mulai Turun

Ambon - Angka kemiskinan di Provinsi Maluku saat ini mulai mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 berada pada angka 19,1 persen kini turun di kisaran angka 11,1 persen. Itu berarti rata-rata pertahun angka kemiskinan turun sebanyak 2 persen.

Wuryanto: Butuh Kerjasama Untuk Bangun Ekonomi Maluku

Tuesday, 16 December 2014
Wuryanto: Butuh Kerjasama Untuk Bangun Ekonomi Maluku

Ambon - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku selaku mitra pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah telah menyadari bahwa pengembangan ekonomi secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pihak saja.

Jokowi lays out reform agenda

Jokowi lays out reform agenda
Satria Sambijantoro, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Fri, December 19 2014, 9:22 AM

President Joko “Jokowi” Widodo unveiled on Thursday his ambitious medium-term economic agenda, which includes plans to boost domestic production, spur growth and improve the fiscal balance to levels that Indonesia has not seen in decades.

The new government would implement a different approach in developing the economy, said Jokowi, adding that he sought to reform what he called the “wrong” public policy approach undertaken by his predecessors.

Bappenas: Biaya Pelabuhan Indonesia Timur dari APBN

Bappenas: Biaya Pelabuhan Indonesia Timur dari APBN
AntaraAntara – 1 jam 7 menit lalu

Jakarta (Antara) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan biaya pembangunan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya akan diusahakan dengan pembiayaan bekerja sama dengan swasta.

Empat Celah Mafia Migas

Makro 19 Desember 2014 Adek Media Roza Agus Dwi Darmawan
Ekonografik Terkait

Empat Celah Mafia Migas
KATADATA - Langkah Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk membenahi bisnis migas di Tanah Air terus berlanjut. Pekan ini, misalnya, Tim bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral), perusahaan yang kerap dituding sebagai tempat bermainnya para mafia migas.

Target 2019, Defisit 1%

Target 2019, Defisit 1%
IDRIS SUPRIADI

Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah akan menjelma malapetaka jika tidak diolah dengan bijak.
Menteri Keuangan Bambang Brod jonegoro mene kankan urgensi pengendalian pada defisit untuk menjaga fundamental perekonomian nasional. Pihaknya menargetkan defisit anggaran 1% pada 2019.

Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Musrenbangnas RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Pages