BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Rp 37 Miliar untuk Lindungi 1,2 Juta TKI

Rp 37 Miliar untuk Lindungi 1,2 Juta TKI
TEMPO.COTEMPO.CO – 4 jam yang lalu

TEMPO.CO , Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia anggarkan Rp 37.2 miliar untuk lindungi TKI di luar negeri pada 2014 ini. Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, mengatakan sasaran ini meliputi 1.2 juta orang TKI.

"Perlindungan dari pra, saat bekerja, maupun purna penempatan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari 2014.

Indonesia Peringkat 70 Daya Saing Pariwisata Global

Indonesia Peringkat 70 Daya Saing Pariwisata Global
Senin, 10 Februari 2014 | 16:35 WIB
SERAMBI/M ANSHAR

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia peringkat 70 dalam daya saing pariwisata global menurut World Economic Forum (WEF) pada 2013 atau naik empat peringkat dibandingkan 2011.

"Peringkat daya saing Indonesia berada di urutan 70 atau naik empat tingkat dibandingkan 2011 berada di peringkat 74," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Noken dan Ikat, Praktik Adat dan Kerawanan Pemilu...

Noken dan Ikat, Praktik Adat dan Kerawanan Pemilu...
Penulis : Dani Prabowo , Editor : Palupi Annisa Auliani , Selasa, 11 Februari 2014 | 08:36 WIB
SERAMBI/M ANSHAR

JAKARTA, KOMPAS.com – Praktik “titip suara” kepada ketua adat yang masih terjadi dalam pemilu di beberapa daerah, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemilu langsung yang sekarang diterapkan di Indonesia.

Meski secara umum menyalahi prinsip pemilu tetapi Mahkamah Konstitusi sudah menguatkan praktik itu sebagai bagian dari adat.

Pemanfaatan Belum Berkelanjutan

PENGELOLAAN GAMBUT
Pemanfaatan Belum Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Nasional Perubahan Iklim mendesak pemanfaatan lahan gambut di Indonesia hanya untuk budidaya berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian tetap wajib diutamakan agar ekosistem gambut yang sensitif tak rusak atau melepaskan emisi karbon.

Gambar Peringatan Iklan Rokok Terkendala

Gambar Peringatan Iklan Rokok Terkendala
Jika Semua Dinilai Tak Layak, Bisa Terjadi Kekosongan Aturan

JAKARTA, KOMPAS — Dari lima pilihan gambar peringatan kesehatan untuk iklan rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, dua gambar dianggap melanggar karena menampilkan wujud rokok. Adapun tiga gambar lain dinilai Komisi Penyiaran Indonesia mengerikan dan tidak layak ditampilkan. Perlu segera ada titik temu para pihak.

Masyarakat Ekonomi ASEAN-Tingkatkan Daya Saing

Masyarakat Ekonomi ASEAN
Tingkatkan Daya Saing

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia bisa tertinggal lebih jauh dibandingkan sejumlah negara lain dalam persaingan di pasar tunggal ASEAN yang akan mulai diimplementasikan tahun 2015. Kontribusi sektor industri terus menurun, tetapi impor bahan baku industri terus meningkat.

Tumbuh Berkualitas

Kesejahteraan
Tumbuh Berkualitas

SALAH satu isu yang menyatukan rakyat memulai reformasi adalah keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan. Anggaran tumbuh signifikan dalam lima tahun, tetapi belum mampu menekan kemiskinan.

Ibarat lirik lagu sang raja dangdut, Rhoma Irama, ”Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin”. Indeks rasio gini Indonesia terus meningkat. Demikian pula indeks kesejahteraan.

Kemenkes segera Revisi Permenkes 28/2013

Kemenkes segera Revisi Permenkes 28/2013
AntaraAntara – 32 menit yang lalu

Jakarta (Antara) - Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Lily S Sulistyowati MM mengatakan pihaknya akan melakukan revisi Permenkes 28/2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan revisi Permenkes tersebut terutama mengenai diberlakukannya `Pictorial Health Warnings` (PHW) sebagai iklan," ujar Lily di Jakarta, Senin.

Akademisi: Masyarakat Ekonomi ASEAN Perlu Terus Disuarakan

Akademisi: Masyarakat Ekonomi ASEAN Perlu Terus Disuarakan
AntaraAntara – 19 jam yang lalu

Yogyakarta (Antara) - Keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 perlu terus disuarakan, karena masih belum populer di masyarakat, kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.

"Jangankan masyarakat luas, kalangan akademisi saja masih belum banyak yang konsern mengenai hal itu. Padahal mau tidak mau sebentar lagi mereka akan menghadapinya," kata Erwan di Yogyakarta, Minggu.

Pages