BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Pemberdayaan Rakyat

Kesejahteraan
Pemberdayaan Rakyat

Indonesia seharusnya menjadi negara maju terutama sejak satu dekade lalu. Kekayaan alam, sumber daya manusia melimpah, dan konsumsi domestik yang terus meningkat merupakan modal utama kita.

Kalau demikian, kenapa dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia masih ada sekitar 26 juta orang yang masuk dalam kategori miskin? Apalagi, menurut Badan Pusat Statistik, dari 118,19 juta angkatan kerja pada Agustus 2013, sebanyak 7,89 juta orang masih menganggur.

Bank Sampah Kurangi Beban TPA

Komitmen Daerah soal Sampah Rendah
Bank Sampah Kurangi Beban TPA

JAKARTA, KOMPAS —  Komitmen daerah memanfaatkan infrastruktur pembuangan sampah ramah lingkungan dinilai rendah. Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan 438 tempat pembuangan sampah ramah lingkungan/kesehatan, tetapi pengoperasian sesuai kaidah sehat dan terkontrol baru 10 persen.

Luas Konsesi Investasi Dibatasi Maksimal 50.000 Hektar

Kehutanan
Luas Konsesi Investasi Dibatasi Maksimal 50.000 Hektar

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan aturan yang membatasi luas konsesi untuk investasi sektor kehutanan dan perkebunan maksimal 50.000 hektar di luar Papua dan Papua Barat. Pembatasan luas konsesi ini bertujuan mencegah penguasaan lahan oleh satu investor bermodal besar yang mematikan semangat persaingan usaha berbasis kehutanan dan perkebunan.

Membangun Model Manusia

TAJUK RENCANA
Membangun Model Manusia

Kritik pendidikan nasional tidak tentu arah dan tujuan tidak hanya sekali disampaikan. Namun, jika dikaitkan dengan globalisasi dan era Masyarakat ASEAN 2015, itu menjadi aktual.

Menjadi aktual tidak saja karena disampaikan dalam dua hari Konvensi Pendidikan yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia, tetapi terutama terkait keharusan menumbuhkan daya saing bangsa Indonesia. Tidak boleh tidak dalam penumbuhan daya saing itu berurusan dengan praksis pendidikan.

Pemerintah Gagal Kelola Sampah

Pemerintah Gagal Kelola Sampah
Dana, Sumber Daya, dan Komitmen Jadi Alasan

JAKARTA, KOMPAS —  Pengelolaan sampah secara terbuka masih marak diterapkan di daerah. Padahal, undang-undang mengamanatkan agar dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2008 tidak boleh ada lagi pengelolaan sampah secara terbuka. Pemerintah dinilai melanggar UU yang disusunnya sendiri.

Tiga KEK Baru Diusulkan ke Presiden

Tiga KEK Baru Diusulkan ke Presiden
AntaraAntara – 1 jam 34 menit lalu

Jakarta (Antara) - Ketua Dewan Nasional mengajukan tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) baru yang dianggap sudah siap sehingga dapat segera diusulkan kepada Presiden.

"Kami mengusulkan tiga kawasan ekonomi khusus baru yang seluruh ketentuannya sudah siap, yang segera diusulkan kepada Presiden," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa selaku Ketua Dewan Nasional KEK di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Pages