Kesejahteraan
Pemberdayaan Rakyat

Indonesia seharusnya menjadi negara maju terutama sejak satu dekade lalu. Kekayaan alam, sumber daya manusia melimpah, dan konsumsi domestik yang terus meningkat merupakan modal utama kita.

Kalau demikian, kenapa dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia masih ada sekitar 26 juta orang yang masuk dalam kategori miskin? Apalagi, menurut Badan Pusat Statistik, dari 118,19 juta angkatan kerja pada Agustus 2013, sebanyak 7,89 juta orang masih menganggur.

Pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 5,9 persen memang cukup mengesankan mengingat ekonomi negara-negara lain sedang lesu saat ini. Sayang, prestasi ini menghadapi tantangan defisit neraca perdagangan akibat impor yang melambung tinggi melampaui ekspor.

Jika Indonesia merupakan negara agraris dan maritim, kenapa kita harus mengimpor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat? Mengapa kita tidak bisa memenuhinya dari dalam negeri? Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlanjut.

Pertumbuhan jumlah penduduk memang mendesak lahan pertanian. Perkembangan suatu kawasan umumnya merampas lahan-lahan pertanian yang subur. Tidak sulit melihat membuktikannya. Lahan persawahan beririgasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus berkurang akibat ekspansi kawasan industri dan permukiman.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah mendorong investor hutan tanaman industri dan petani hutan tanaman rakyat menanam palawija di lahan yang tidak bisa ditanam pohon. Aksi ini akan menyatukan kekuatan domestik untuk membangun ketahanan pangan sendiri.

Zulkifli baru saja menerbitkan aturan membatasi penguasaan konsesi hutan produksi oleh investor. Langkah ini merupakan upaya pemerintah mencegah satu atau dua kelompok usaha raksasa menguasai lahan negara.

Satu pemodal besar sudah sepatutnya tumbuh bersama investor lain. Bahkan, pemodal besar juga harus bisa menciptakan pengusaha-pengusaha baru sehingga jumlah wirausaha penggerak sektor riil Indonesia bertambah banyak.

Dengan demikian, rakyat berpeluang besar untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi itu. Pertumbuhan industri manufaktur dan penguatan riset berbasis agraris juga tidak boleh dilupakan. Hanya dengan demikian, produktivitas petani meningkat. Demikian pula daya saing mereka

Upaya pemberdayaan rakyat tentu tidak boleh berhenti pada kebijakan semata. Pemerintah juga harus mampu mewujudkan kebijakan makro ke sektor riil. Sudah sepatutnya negara berperan nyata memberdayakan rakyat. (hamzirwan)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004985006