EFISIENSI ANGGARAN
Presiden Instruksikan Perubahan Total
Ikon konten premium Cetak | 11 Februari 2016 Ikon jumlah hit 0 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar penyusunan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 berubah total dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya anggaran dibagi kepada sebuah kementerian atau lembaga secara berjenjang, mulai dari direktur jenderal, direktur, hingga kepala seksi, penyusunan anggaran seperti itu tidak boleh dilakukan lagi.

”Pada rencana kerja 2017, saya ingin perubahan total. Menteri yang mengendalikan anggaran, dan tidak lagi diberikan kepada bawahan dirjen, direktur, atau kepala seksi. Cukup berikan kepada bagian yang memang saat itu memerlukan. Jangan sampai setiap seksi ada anggarannya. Kalau memang belum ada prioritas, ya, jangan diberi. Jadi, tidak perlu yang namanya setiap ditjen ke bawah ada anggarannya,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2).

Menurut Presiden, pola penganggaran seperti itu benar-benar tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. ”Kalaupun dirasakan, sedikit,” ujarnya.

Dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet, Presiden mengatakan, menteri harus bisa menolak anggaran dalam program yang tidak jelas dan konkret nomenklaturnya, seperti untuk pemberdayaan, penguatan, atau pengembangan.

”Sudah jelas program-program seperti itu tidak jelas dan harus ditolak. Menteri juga jangan lagi menggunakan prinsip money follow function karena manfaatnya tidak jelas. Konkret saja, misalnya beli jaring atau kapal nelayan,” kata Presiden.
Berita Terkait
Menteri Jadi Tumpuan Efisiensi [Konten premium] Cetak | 11 Februari 2016

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menambahkan, pola penganggaran selama ini seperti memoles mentega dalam roti secara merata. ”Akibatnya, anggaran yang diterima semuanya menjadi kecil atau tipis. Nantinya, anggaran diberikan kepada bagian yang memerlukan. Jika tidak memerlukan, tidak diberi anggaran atau (diberi) kecil saja,” kata Sofyan.

Perencanaan lemah

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, sejak awal, penyusunan anggaran harus dipastikan anggaran itu sesuai dengan visi kementerian. Selama ini, perencanaan sangat lemah. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan kelemahan penyusunan anggaran pada masa lalu, yakni aparat terlalu mudah menggunakan uang negara, seolah-olah tidak akan membawa konsekuensi warisan utang kepada generasi berikutnya.

Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, kelemahan dari penganggaran masa lalu adalah mekanisme perencanaan dan penganggaran yang tidak dimulai dari visi dan misi besar kementerian, tetapi sebaliknya, mayoritas dimulai dari apa yang biasa dilakukan dari tahun ke tahun oleh satuan-satuan kerja. (LKT/LUK/MAS/SON/HAR/MAR)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/02/11/Presiden-Instruksikan-Perubahan-Total