Membangun Maritim untuk Kejayaan Bangsa
Ikon konten premium Cetak | 9 Februari 2016 Ikon jumlah hit 19 dibaca Ikon komentar 0 komentar

MATARAM, KOMPAS — Selain pariwisata, sektor maritim menjadi prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan maritim diyakini mampu mengembalikan kejayaan bangsa dan menyeimbangkan ketimpangan pembangunan nasional yang selama bertahun-tahun fokus pada wilayah daratan.

Pemerintah telah menyiapkan banyak kebijakan yang berpihak pada pembangunan maritim. Kebijakan itu dimulai dengan membangun budaya cinta laut, memanfaatkan sumber daya, dan membangun industri maritim. Selain itu, juga meningkatkan taraf hidup nelayan dengan membantu kapal, asuransi, dan perkampungan mereka.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam Konvensi Nasional Media Massa Refleksi Pers Nasional Menjawab Tantangan Pembangunan Poros Maritim dan Menghadirkan Kesejahteraan, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (8/2).

Rizal mengatakan, Indonesia memiliki alasan kuat menjadi bangsa maritim. Sejarah mencatat, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, kekuatan maritimnya memiliki pengaruh hingga Kerajaan Campa di Thailand. Pada zaman Majapahit, kekuatan maritim memiliki pengaruh hingga Malaka.

"Pembangunan maritim penting karena Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia dan garis pantainya terpanjang kedua di dunia. Presiden ingin kita menjadi bangsa maritim," ujar Rizal.

Pembangunan budaya maritim dilakukan dengan menggelorakan semangat cinta laut kepada generasi muda. Ini dilakukan agar mereka mengenal potensi yang ada di lautan dan menghargainya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mengirim 1.000 pelajar SMA dan mahasiswa tiap tahun untuk keliling Indonesia selama sebulan.

Pembangunan Poros Maritim juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan membangun industri maritim dengan memberdayakan nelayan. Penenggelaman 127 kapal pencuri ikan selama 2015 berdampak menaikkan tangkapan nelayan tradisional hingga 50 persen.

Di Sibolga, misalnya, dulu nelayan hanya menangkap 200 ton ikan per hari, sekarang tangkapan naik menjadi 400 ton. Hampir rata-rata tangkapan nelayan di wilayah perairan Indonesia timur naik 50-100 persen dibandingkan dengan sebelumnya.

Rizal menuturkan, dampak lain penindakan pencurian ikan adalah matinya industri pengolahan perikanan di negara lain karena kekurangan bahan baku. Itu disebabkan kapal-kapal besar tak lagi berani beroperasi di perairan Indonesia. Matinya industri pengolahan perikanan di luar negeri dapat jadi momentum membangun di dalam negeri.

"Pembangunan industri perikanan memerlukan dukungan armada. Pemerintah dalam lima tahun membangun 3.500 kapal ikan berbobot 30 ton, dan akan dibagikan kepada koperasi yang beranggotakan 30 orang. Kapal bersertifikat sehingga dapat dijaminkan kredit sebagai modal melaut," tutur Rizal.

Kebijakan lain adalah memperkuat diplomasi maritim melalui latihan bersama angkatan laut negara-negara di kawasan ASEAN. Itu dilakukan untuk menekan konflik dan menciptakan perdamaian di laut.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, pihaknya berkomitmen kuat dalam pembangunan Poros Maritim dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. TNI AL memberikan dukungan penuh pada kebijakan pemerintah, termasuk salah satunya penindakan pencurian ikan di laut oleh kapal-kapal asing. (NIK)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/02/09/Membangun-Maritim-untuk-Kejayaan-Bangsa