BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Membangun Asa dan Nilai Toleransi

SEKOLAH GRATIS
Membangun Asa dan Nilai Toleransi
Fransiskus Pati Herin
Ikon konten premium Cetak | 25 Agustus 2015 Ikon jumlah hit 424 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Terik menyengat kulit saat menuruni lorong setapak menuju tebing di kawasan Wara, Negeri (Desa) Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, pekan lalu. Sejumlah anak pun menyapa ramah.
Kondisi gedung Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Syyukriyyah di Wara, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (10/8). Sekolah yang beroperasi sejak 2007 itu menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa yang umumnya korban konflik sosial. Guru digaji Rp 150.000 per bulan.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINKondisi gedung Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Syyukriyyah di Wara, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (10/8). Sekolah yang beroperasi sejak 2007 itu menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa yang umumnya korban konflik sosial. Guru digaji Rp 150.000 per bulan.

Anak-anak itu berseragam putih merah, bermain di halaman sebuah bangunan yang berdiri tak jauh dari bibir tebing. Mereka terus menunjukkan keramahannya.

Itulah gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terpadu Al-Syyukriyyah milik Yayasan Anugrah Nurani Mandiri, sekolah swasta yang membebaskan biaya pendidikan bagi semua muridnya. Kondisi gedung itu tak seperti sekolah di kota pada zaman sekarang yang umumnya serba memadai.

Warna tembok yang semula kuning kini memudar lantaran termakan usia. Bangunan itu hanya memiliki dua pintu dengan kondisi kusen yang tak lagi simetris dengan daun pintunya. Lantai semen pun banyak yang pecah.

Sejak didirikan tahun 2007, gedung berukuran 10 meter x 5 meter itu hanya memiliki dua ruangan. Salah satu ruangan sengaja disekat menjadi dua sehingga ada tiga ruangan. Penyekatan dilakukan agar bisa digunakan separuh dari jumlah rombongan belajar. Tiada ruang guru dan kantor kepala sekolah.

Berupaya agar kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu, dari enam kelas, tiga kelas dijadwalkan belajar pagi mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIT dan selebihnya belajar mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIT. Setiap minggu pola jadwal itu diubah agar siswa tidak jenuh.

Di dalam ruangan terpajang beberapa poster, seperti huruf, angka, alat musik tradisional, dan binatang yang diterangkan dalam bahasa Inggris. Poster itu merupakan buah karya yang dilukis oleh siswa.

"Sekolah tak memiliki cukup uang untuk membeli perlengkapan kelas. Kami berdayakan siswa biar sekalian belajar menggambar," ujar Kepala Sekolah MI Terpadu Al-Syyukriyyah, Zulkifli Lestaluhu, sembari menunjukkan sejumlah karya siswa, seperti puisi, yang juga ditulis tangan.

Pusat belajar alternatif

Zulkifli menuturkan, sekolah itu didirikan Rahmat Setiawan, pegiat sosial asal Sumedang, Jawa Barat, yang bertugas di Ambon pasca konflik sosial yang berlangsung beberapa tahun sejak 1999. Sekolah itu sengaja dijadikan pusat belajar alternatif untuk menampung anak-anak korban kerusuhan. Kegiatan operasional kala itu dibantu lembaga donor dan pemerintah.

Namun, setelah Rahmat kembali ke kampung halamannya tahun 2010, aktivitas sekolah nyaris terhenti. Tidak ada lagi anggaran operasional. Banyak siswa memilih meliburkan diri karena tak punya pilihan. Warga pun mencibir dan menilai sekolah itu tak bermutu sehingga lulusannya bakal ditolak jika mendaftar ke jenjang berikutnya.

Zulkifli, yang juga anggota staf pengajar, kemudian dipercaya menangani sekolah itu hingga kini. Kendati tak ada donatur tetap, ia tidak melenceng dari semangat awal pendirian sekolah itu, yakni membebaskan biaya pendidikan. Sekolah berdiri atas keprihatinan terhadap kondisi anak-anak di sekitar kawasan tersebut. Anak-anak itu umumnya korban konflik yang berasal dari keluarga tak mampu secara ekonomi atau dari latar belakang keluarga yang tidak utuh.

Murid tentu tidak memiliki cukup uang untuk membayar iuran di sekolah lain yang berbiaya tinggi kendati pemerintah di negeri ini sering mengampanyekan sekolah gratis. Pendidikan gratis di sekolah itu nyata.

"Mereka anak bangsa yang harus diselamatkan. Mereka harus belajar agar mereka memiliki masa depan seperti anak lain yang seumuran dengan mereka," kata Zulkifli.

Kini, siswa yang terdaftar di sekolah itu sebanyak 42 orang. Sejak tahun 2007, ada 10 alumnus yang kini menempuh pendidikan di sejumlah sekolah menengah pertama di Ambon. Lulusan tahun pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009 masing-masing lima orang. Mereka mengikuti ujian seperti sekolah sederajat lain. Untuk lulusan tahun ajaran 2008/2009, nilai rata-rata mereka di atas delapan.

Tenaga pengajar sebanyak 12 orang, dengan latar belakang sarjana lima orang, diploma III dua orang, dan sisanya SMA. Beberapa dari mereka yang lulusan SMA sedang mengikuti kuliah di Ambon. Oleh karena keterbatasan dana yang dimiliki manajemen sekolah, setiap guru yang mengajar hanya digaji Rp 150.000 per bulan.

"Semua orang butuh uang. Namun, lebih dari itu, kami ingin nasib anak-anak di tempat ini sama dengan anak-anak lain. Mereka berhak merasakan pendidikan yang layak," kata Ratna Polanunu, guru kelas V.

Jika dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak cukup untuk membayar gaji guru, Zulkifli menggunakan uang pribadinya. Uang itu dari usaha sambilan. Besaran dana BOS yang diterima tidak banyak karena didasarkan pada jumlah siswa.

Nilai-nilai toleransi

Yasin Ren'el (11), siswa kelas V, mengaku senang mendapat kesempatan belajar di sekolah itu. Ia mengisahkan, ibunya meninggal ketika ia baru berusia satu tahun. Ayahnya menikah lagi dan membiarkan ia beserta lima saudaranya tinggal sendiri. Kakak Yasin, Rahma, pernah menjadi buruh cuci. Mereka kini dijadikan anak angkat oleh Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, toleransi dan menghargai perbedaan sangat ditekankan di sekolah itu. Sikap intoleransi terbukti membuat Kota Ambon hancur lebur dilanda konflik sosial bernuansa agama. Ia tak ingin peristiwa kelam itu memengaruhi sikap dan pikiran anak-anak.

"Generasi muda harus diajarkan tentang nilai kemanusiaan. Konflik terjadi karena orang tidak menghargai kemanusiaan," ujar pegiat perdamaian yang kini dipercaya untuk kedua kalinya menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Maluku itu.

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/25/Membangun-Asa-dan-Nilai-Toleransi

Related-Area: