BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Libatkan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Kesehatan

Prioritaskan SDG
Libatkan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Kesehatan
Ikon konten premium Cetak | 19 Agustus 2015 Ikon jumlah hit 82 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG diharapkan menjadi prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, semua pihak akan menaruh perhatian serius kepada SDG dan sosialisasi tentang target pembangunan itu bisa dilakukan secara masif.

Guru Besar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Endang Laksminingsih Achadi mengatakan, pelajaran dari upaya mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) adalah sosialisasi tak sampai ke bawah. Upaya mencapai MDG baru gencar lima tahun terakhir.

Kondisi itu mengakibatkan sejumlah target MDG tak tercapai. Misalnya, penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). "Karena itu, pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) kepemimpinan nasional harus menekankan bahwa SDG ini prioritas nasional," kata Endang.

Ketua Panitia Simposium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) seusai jumpa pers, Selasa (18/8) di Jakarta, mengungkapkan, masyarakat sipil diharapkan lebih terlibat dalam pencapaian SDG setelah tahun 2015. Mereka terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi profesi kesehatan. Jadi, tantangan kesehatan bisa dituntaskan karena upaya pemerintah dan nonpemerintah.

Inovasi kebijakan

Peran masyarakat sipil itu antara lain memberi masukan terkait rancangan peraturan daerah dan memaparkan inovasi di daerah yang meningkatkan mutu kesehatan warga. Itu bisa direplikasi di daerah lain. Dengan keterlibatan banyak pihak, semua program bisa berjalan bersama dan tak berhenti di tengah jalan.

Menurut Endang, target SDG tak bisa dikerjakan hanya oleh satu kementerian karena ada keterkaitan antarkementerian. Karena itu, SDG harus jadi prioritas nasional. Presiden harus menekankan, SDG penting dikerjakan secara nasional dan lintas sektor. Contohnya, penanggulangan masalah gizi tak hanya butuh kecukupan pangan, tetapi juga pendidikan, ketersediaan air bersih, dan lingkungan sehat.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah juga perlu lebih dilibatkan dalam pencapaian SDG karena semua program SDG akan dilakukan di daerah. "Di bidang kesehatan, kontribusi Kementerian Kesehatan untuk mencapai SDG hanya 30 persen, dan 70 persennya adalah kontribusi sektor nonkesehatan," ucap Endang.

Koordinator Sekretariat Nasional Pembangunan Sektor Kesehatan Pasca-2015 Kemenkes Anung Sugihantono memaparkan, Kemenkes tak ingin terlambat memulai pencapaian target SDG. "Waktu MDG, kita terlambat 10 tahun untuk bergerak," ujarnya. (ADH/B06)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/19/Prioritaskan-SDG

Related-Area: