ANGGARAN
Dana Desa Harus Menciptakan Lapangan Kerja
Ikon konten premium Cetak | 29 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Dana desa akan mendorong perekonomian di pedesaan. Lebih penting lagi, dana itu harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan di desa.

Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Hendri Saparini, dalam diskusi "CORE 2015 Mid-Year Review: Managing Economic Slowdown", Selasa (28/7), di Jakarta, menyampaikan, optimisme perekonomian pada semester II-2015 dapat tercapai adalah kebijakan yang disusun mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, contohnya adalah dana desa.

Pada APBN Perubahan 2015, alokasinya sebesar Rp 20,8 triliun untuk 74.093 desa. Alokasi setiap desa berbeda karena didasarkan atas sejumlah variabel, antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, dan kesulitan geografis.

"Dana tersebut sebaiknya dikaitkan dengan program besar pemerintah di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dalam sasaran pembangunan manusia dan masyarakat. Apakah program realisasi dana sudah disusun, seperti penciptaan lapangan kerja di desa?" tanya Hendri.

Pasalnya, jika upaya tersebut tidak dilakukan, alih tenaga kerja dari pertanian ke industri kian bertambah. Berdasarkan data CORE Indonesia, penciptaan lapangan kerja pertanian pada 2005 sebesar 45 juta orang. Adapun, saat ini, jumlahnya turun menjadi 40 juta orang. Penciptaan lapangan pekerjaan industri sebesar 12 juta orang pada 2005 dan 16 juta orang tahun 2015.

Lebih jauh, dia menilai kebijakan pemerintah di sektor jasa sudah baik, misalnya kebijakan bebas visa bagi 45 negara. Kebijakan ini digeliatkan oleh Kementerian Pariwisata guna mendorong kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Akan tetapi, Hendri mengkritik, upaya itu belum terintegrasi dengan program turunan yang matang.

Salah satunya pengelolaan destinasi secara kreatif sehingga mampu mendorong belanja turis. Pemerintah Indonesia perlu mencontoh negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, untuk menciptakan industri pariwisata kompetitif.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat menyampaikan, industri tekstil dan produk tekstil sebenarnya merupakan sektor padat karya. Namun, sebagai salah satu lokomotif penciptaan lapangan kerja, kinerja industri ini mengalami penurunan.

Selama Januari-Juni, ekspor tekstil dan produk tekstil menurun 2,3 persen. Permintaan dalam negeri juga cenderung mengalami hal serupa.

Ade mengungkapkan, kondisi itu menjadi beban pengusaha. Beban semakin berat karena sejumlah kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada industri. "Hulu-hilir industri tekstil dan produk tekstil Indonesia tengah mengalami kendala besar. Sebagai contoh, kenaikan investasi atau penambahan kapasitas serat bahan baku tidak diikuti dengan permintaan pasar," kata Ade.

(MED)

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/07/29/Dana-Desa-Harus-Menciptakan-Lapangan-Kerja