PRIMA Kesehatan merupakan proyek kerjasama pemerintah RI dan Pemerintah Jepang melalui lembaga kerjasama internasionalnya (JICA). Proyek ini didisain bersama menurut strategi pembangunan dan kebijakan Negara RI. Proyek PRIMA Kesehatan dalam masa dukungan JICA telah dilaksanakan di Sulawesi Selatan dalam 2 fase, yaitu fase 1 tahun 2007 s/d 2010, dan fase 2 tahun 2011 s/d Maret 2014. Sekalipun proyek ini semula didasarkan pada upaya memperkuat peluang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia dalam jangka panjang, namun pendekatan yang dilakukan tidak dibatasi secara sektoral saja di bidang kesehatan.

Proyek PRIMA Kesehatan ini ternyata juga memberi pelajaran dan peluang yang juga relevan dengan tantangan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa  dalam hal merencanakan penggunaan, melaksanakan, dan mengelola keuangan desa secara lebih efektif, efisien dan akuntabel bagi kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya, terutama dengan berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana desa-desa pada umumnya akan mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Pengalaman dari proyek tersebut yang menerapkan pendekatan aplikatif bagi peningkatan kepasitas masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama, dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk membantu pemerintah dan masyarakat desa meningkatkan kapasitas mereka terkait perencanaan, penggunaan dan pengelolaan anggaran adalah tantangan yang relevan dengan kondisi saat ini, sebagaimana yang telah dilakukan Kabupaten Bulukumba, Wajo dan Barru yang kebetulan menjadi wilayah pelaksanaan proyek PRIMA Kesehatan. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui aplikasi langsung pada kondisi riil yang melibatkan sekaligus pemerintah desa dan masyarakatnya, mungkin merupakan alternatif lain yang akan efektif, selain dari pelatihan-pelatihan konseptual yang parsial kepada unsur-unsur pemerintah atau masyarakat secara terpisah pisah.

Sekalipun saat ini proyek PRIMA Kesehatan telah selesai, namun sistem dan mekanisme yang dikembangkan telah diadopsi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat oleh pemerintah kabupaten-kabupaten yang menjadi target pelaksanaan proyek, karena melihat perubahan-perubahan nyata yang pemerintah setempat amati terjadi di wilayah mereka dalam hal pembangunan kesehatan yang mengedepankan  pemberdayaan masyarakat, seperti:

• Peningkatan inistif masyarakat dalam perencanaan pemecahan masalah mereka
• Peningkatan kualitas perencanaan dan usulan masyarakat dalam MUSERENBANG Desa/Kelurahan (terutama menyangkut kesehatan)
• Efektifitas penggunaan anggaran desa (ADD) untuk pemecahan masalah masyarakat,
• Peningkatan aplikasi fungsi-fungsi fasilitasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain 3 kabupaten target yang telah mengadopsi sistem dan mekanisme tersebut, beberapa kabupaten bahkan dari provinsi lain di luar Sulawesi Selatan, yang sempat melihat implementasinya dan memperoleh informasi tentang pendekatan yang diperkenalkan lewat proyek PRIMA Kesehatan tersebut, seperti Kutai Timur dan Provinsi Sulawesi Barat,  menunjukkan minat dan keinginan yang sangat besar untuk mereplikasinya berdasarkan harapan yang muncul setelah melihat pelaksanaannya di kabupaten target. Kabupaten Pangkep, Sidrap Bone, dan Takalar, bahkan telah memulai upaya dan langkah-langkah untuk bisa mereplikasi pendekatan tersebut. Hal ini meninggalkan tantangan, siapakah yang akan menuntun dan memfasilitasi mereka hingga mampu mereplikasi? Jika tidak ada yang mengambil peran ini, maka mungkin pembelajaran berharga tersebut tidak akan pernah  sampai atau dimanfaatkan oleh wilayah-wilayah yang lain dan hanya akan berhenti di 3 kabupaten tersebut.