Target 2019, Defisit 1%
IDRIS SUPRIADI

Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah akan menjelma malapetaka jika tidak diolah dengan bijak.
Menteri Keuangan Bambang Brod jonegoro mene kankan urgensi pengendalian pada defisit untuk menjaga fundamental perekonomian nasional. Pihaknya menargetkan defisit anggaran 1% pada 2019.

Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Musrenbangnas RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Saat ini, jelasnya, Indonesia mengalami defisit ganda. Baik defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maupun pada neraca transaksi berjalan.

“Kita punya Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit anggaran maksimal 3%,“ ungkapnya. Dua tahun mendatang, sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan dan efisiensi belanja, ia berharap defisit mengempis dari saat ini 2,4%.

Menkeu pun menargetkan defisit APBN mendekati 1% di tahun 2019. “Saat defisit mencapai 1%, artinya kebutuhan akan utang dan pembiayaan akan berkurang,“ lanjutnya.

Adapun guna mengikis defisit transaksi berjalan yang sekarang masih di atas 3%, ia menggarisbawahi perlunya peningkatan produksi dan daya saing barang di dalam negeri guna menekan impor. Langkah-langkah menjaga defisit transaksi berjalan, tegasnya, terintegrasi dalam RPJMN.

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan perekonomian dunia pada 2015-2016 amat mungkin akan dipengaruhi proses normalisasi kebijakan moneter di AS. Penaikan suku bunga AS dari saat ini 0%0,25% akan membuat sebagian dolar di berbagai penjuru dunia `mudik' ke negara asalnya.“Kuncinya, harus selalu jaga fundamental ekonomi kita,“ kata Bambang.Empat sektor Sebelumnya, saat membuka Musrenbangnas kemarin, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan empat sektor yang akan digenjot oleh pemerintah hingga 2019. Empat sektor itu ialah pangan, energi, kemaritiman, dan pariwisata.

Ia mewanti-wanti kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah akan menjelma malapetaka bila tidak dikelola dengan cakap dan bijak. “Bila melihat di dunia, Singapura, Korea, dan Jepang tidak punya sumber daya manusia banyak, tetap bisa maju.

Kuncinya, ada di kebijakan publik yang benar dan tepat.” Di forum sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Chaniago menyampaikan prioritas pihaknya, yakni pembangunan kewilayahan untuk mengatasi kesenjangan antardaerah.

“Ketimpangan sarana prasarana tidak boleh terus terjadi.

Ini yang di masa depan membuat kita rapuh,” kata dia.

M a k a , B a p p e n a s a k a n fokus di perbatasan, wilayah terluar yang umumnya minim infrastruktur, dan Indonesia Timur. “Kalau kita bandingkan wilayah barat dan timur, wilayah timur memang harus mendapat perhatian dan prioritas,“ tambah Andrinof.

Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Sekretariat Tripartit UI-ITB-UGM Danang Parikesit menilai selama ini pembangunan infrastruktur di Tanah Air tidak efektif sebagai daya ungkit penggerak perekonomian. Menurutnya, ada kesalahan persepsi dengan melihat keberhasilan pembangunan infrastruktur dari rupa fisiknya. Umpama, pembangunan jalan dianggap sukses berdasar panjang kilometernya. Padahal, pertanda keberhasilan seharusnya dari ongkos yang terpangkas atau efisiensi waktu yang tercipta.(Dro/E-2) idris@mediaindonesia.com

Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/12/19/ArticleHtmls/Target-2019-De%EF%AC%81-sit-1-19122014017019.shtml?Mode=1#