PEMBANGUNAN HIJAU
Saatnya Pendekatan Kewilayahan

JAKARTA, KOMPAS — Strategi pembangunan hijau atau pembangunan ramah lingkungan yang mengurangi deforestasi di Indonesia dilakukan melalui pendekatan kewilayahan. Pilihan itu menempatkan tokoh daerah sebagai pemain utama yang menggerakkan publik.

Pola pembangunan itu mengubah pola pikir yang masih didominasi ketergantungan pada pemerintah pusat. Sementara pengampu kepentingan di daerah lebih mengetahui kapasitas dan potensi sumber daya alamnya.

”Indonesia sangat memiliki kesempatan menjadi negara terdepan dalam menerapkan pendekatan perwilayahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengeksploitasi sumber daya alamnya,” tutur Justin Adams, Managing Director Global Lands at The Nature Conservancy, Selasa (11/11), di sela-sela Konferensi Internasional ”Jurisdictional Approaches to Green Development: A Learning Exchange”, di Jakarta.

Ia mencontohkan pola pembangunan hijau oleh masyarakat Merabu, di Berau, Kalimantan Timur. Masyarakat itu kini mengelola hutan desa selama 35 tahun. Warga mengelola berbagai hasil hutan nonkayu, seperti madu, sarang burung, dan tanaman obat-obatan tradisional.

”Apa yang dilakukan warga Kampung Berau ini bisa direplikasi di desa-desa yang berada di dalam dan sekitar hutan,” katanya.

Contoh lain, di Brasil. Hutan Amazon di daerah Para terus tergerus deforestasi untuk pembukaan padang penggembalaan sapi. ”Caranya dengan mengelola peternakan lebih efisien. Dari kajian, 1 hektar yang dulu untuk satu sapi, kini 2-5 sapi. Ini mengurangi 70-80 persen deforestasi,” paparnya.

Deputi Kepala Badan Pengelola REDD+ Agus Pratama Sari melengkapi, pendekatan kewilayahan itu diterjemahkan melalui program-program di daerah. ”Kami memfasilitasi apa yang diperlukan daerah,” ujarnya.

Salah satunya, program REDD+ yang ada dalam berbagai rencana aksi daerah, yakni penurunan emisi gas rumah kaca yang jadi komitmen gubernur. (ICH)



Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010048801