Sejuta Hektar bagi Masyarakat
Restorasi Gambut Diharapkan Sentuh Sosial, Budaya, dan Ekonomi
19 Januari 2017 Ikon komentar 0 komentar

Jakarta, KompasBerdasarkan perhitungan Badan Restorasi Gambut, sedikitnya ada 1 juta hektar areal kerjanya yang langsung melibatkan masyarakat lokal. Kondisi itu diharapkan bisa memberi ruang kelola dan kesempatan masyarakat mengalami peningkatan ekonomi sekaligus keadilan agraria.

Dampak restorasi gambut yang membawa kesejahteraan masyarakat itu juga jadi penekanan Presiden Joko Widodo sejak pelantikan Kepala BRG hingga terakhir evaluasi setahun kerja badan ini, pekan lalu. "Kami menghitung ada 1 juta hektar (yang bisa dikerjakan langsung masyarakat)," kata Myrna A Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Rabu (18/1) di Jakarta.

Ia ditemui seusai jadi penanggap buku Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding yang disusun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Buku berisi fakta dan pengalaman pengelolaan dan pemanfaatan gambut oleh komunitas masyarakat yang terbukti berkelanjutan dan menyejahterakan warga.

Myrna merinci, 1 juta ha area restorasi bagi masyarakat itu dari total 2,4 juta ha yang akan direstorasi hingga 2019. Dari total luasan itu, sekitar 500.000 ha berupa kawasan lindung yang bisa dimanfaatkan masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

Sumber lain berasal dari 1,4 juta ha area budidaya yang dibebani izin. Apabila mengikuti aturan, 20 persen luasan itu wajib dikelola bersama masyarakat dalam format hutan kemitraan.

Pemerintah juga akan memanfaatkan areal budidaya lain seluas 400.000 ha. Dari jumlah itu, 160.000 ha areal penggunaan lain bisa dimanfaatkan untuk reforma agraria. Sisanya dimanfaatkan sebagai hutan produksi untuk perhutanan sosial.

Namun, kata Myrna, areal itu harus dicek lagi, terutama di kawasan nonhutan. Dikhawatirkan, pemerintah daerah telah membebani areal itu dengan izin perkebunan atau peruntukan lain.

BRG menyadari tak bisa berjalan sendiri. Perizinan model perhutanan sosial dan kemitraan ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan reforma agraria di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 
Kompas/Ichwan SusantoTurun temurun hidup di atas air rawa, Orang Banjar di Nagara, Hulu Sungau Selatan, Kalimantan Selatan dan Danau Panggang telah beradaptasi dengan alam, mereka pun terbukti mampu memanfaatkan dunia serba air itu sebagai sumber penghidupan yang sebenarnya tak akan habis dimanfaatkan secara lestari.

"Itu dari sisi legalitasnya. Jika bicara pengembangan ekonomi, perlu Kementerian Desa, (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dalam identifikasi komoditas yang dikembangkan masyarakat," ujarnya.

Pengelolaan warga

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan, agenda pemerintahan Jokowi-Kalla terkait distribusi tanah dan perhutanan sosial harus ditunjukkan nyata. Komitmen dan janji politik dalam Nawacita juga harus diiringi perlindungan model-model kelola yang telah dijalankan masyarakat.

"Percuma kalau distribusi dan akses diberikan, tapi model yang diterapkan itu monokultur dan industri agrikultur," katanya.

Pengabaian pada praktik kelola lahan masyarakat itu dialami petani di Desa Nusantara Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumsel. Sukirman, petani setempat yang dihadirkan menanggapi isi buku yang diluncurkan Walhi, mengatakan, "Sebelum sawit masif mulai 2007, kami bisa hidup dan menyekolahkan anak dari padi, nanas, dan kopi."

Sejak sawit masuk, lahan tadah hujannya tak bisa ditanami padi. Tahun 2009, pemda malah memberi bantuan bibit tanaman sawit kepada petani. "Sekarang, 18 desa sawit semua," ujarnya.

Tubagus Soleh Ahmadi, peneliti Walhi Sumsel, menuturkan, restorasi gambut agar jangan hanya dimaknai ekonomi saja. Ia berharap pemerintah memperhatikan sosial-budaya masyarakat yang bergenerasi mengelola gambut berkelanjutan. (ICH)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/iptek/lingkungan/2017/01/19/Sejuta-Hektar-bagi-Masyarakat