PERIZINAN DAN PELAYANAN
Presiden Minta Birokrasi Bergegas
10 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta aparatur birokrasi bekerja cepat dan bergegas untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi dan layanan publik serta perizinan di berbagai bidang, terutama memperbaiki prosedur dan mental aparatur birokrasi.

"Birokrasi harus bekerja cepat dan bergegas. Berbagai sumbatan harus dibuka. Berbagai hambatan harus dicari solusinya. Bekerja secara kolektif dan tak lagi mengedepankan ego sektoral atau justru mengatasnamakan institusi, tetapi untuk misi pribadi," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pelantikan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2015-2020 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (8/8).

Selama ini, kata Jokowi, kesulitan birokrasi terjadi terutama ketika mengurus perizinan. "Urusan izin membangun rumah, membangun kantor, hingga membangun kawasan, birokrasi kita masih kerap mempersulit. Ini harus diselesaikan tak hanya prosedurnya saja, tetapi juga mental aparaturnya agar tak menghambat usaha pembangunan di suatu wilayah," ujarnya.

Presiden Jokowi juga meminta publik untuk memperbarui pola pikir untuk membangun kekuatan bangsa di bidang ekonomi dan politik. Pada era globalisasi ini, kompetisi antarnegara dinilai semakin berat dan ketat. Dalam situasi seperti ini, tak terelakkan kolaborasi satu negara dengan negara lain di antaranya untuk melindungi produk lokal menjadi keniscayaan.

"Celaka kalau masih memakai ukuran lama. Misalnya, menjalin kerja sama dengan negara lain dibilang menjual negara. Memproteksi barang lokal dituding memperkaya produsen dalam negeri. (Pola pikir) Ini harus diubah karena membangun kemandirian harus diimbangi dengan kesadaran terhadap kelemahan diri. Jika kondisi dalam negeri belum memungkinkan, kita harus membuka diri agar proses pembelajaran dan alih teknologi bisa cepat dikuasai," ujar Jokowi.

Ketua Umum SOKSI periode 2015-2020, Ade Komarudin, sepakat dengan Presiden bahwa kerja birokrasi harus cepat dan bergegas untuk menembus kebuntuan kelambanan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Cegah banyak "jendela"

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, instruksi Presiden Jokowi untuk bekerja cepat dan bergegas sudah diterimanya dalam berbagai kesempatan. "Kementerian PAN dan RB bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lembaga lainnya sudah menindaklanjutinya. Sampai Juli lalu, 100 persen Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) tingkat provinsi sudah terbentuk. Namun, dari 520 BPM-PTSP tingkat kabupaten/kota, baru terbentuk sekitar 70 persen. Targetnya, akhir tahun ini BPM-PTSP daerah terbentuk," ujarnya.

Namun, Yuddy mengakui, 100 persen BPM-PTSP di provinsi belum berjalan penuh. "Meskipun satu pintu, masih banyak "jendela". Artinya, pengurusan izin masih berpindah ke bagian lain atau lokasi lain untuk mengurus sesuatu meskipun sudah ada di satu ruang. Inilah yang harus dicegah dan dioptimalkan lagi," ujarnya. (IAN/HAR)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/10/Presiden-Minta-Birokrasi-Bergegas