PILKADA SERENTAK
Petahana Jadi Fokus Pengawasan
Ikon konten premium Cetak | 1 September 2015 Ikon jumlah hit 92 dibaca Ikon komentar 1 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan La Ode Arumahi di Makassar, Senin (31/8), menegaskan, salah satu yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015, adalah kiprah petahana.

Dari 11 kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulawesi Selatan, enam di antaranya diikuti kepala daerah petahana, yakni Kabupaten Barru, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Luwu Utara, Maros, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Di Kepulauan Selayar dan Luwu Timur, wakil bupati petahana menjadi peserta pilkada.

Khusus di Kabupaten Gowa, Kepulauan Selayar, dan Soppeng, keluarga bupati periode 2010-2015 Ichsan Yasin Limpo juga ikut pilkada. Di Gowa, dua kerabat Ichsan, yakni anak, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan kakak, Tenri Olle Yasin Limpo, bersaing dalam pilkada sebagai calon bupati. Anak Bupati Soppeng periode 2010-2015 Andi Soetomo, Andi Zulkarnaen Soetomo, ikut pilkada sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Lutfi Halide, besan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Di Jawa Tengah, lima petahana kembali maju dalam pilkada di Kota Solo, serta Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Sragen. Wakil Bupati Klaten Sri Hartini maju berpasangan dengan Sri Mulyani, istri Bupati Klaten periode 2005-2015 Sunarna. Di Solo, pasangan petahana FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo maju diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

159 petahana

Pasangan petahana Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widiatmoko, mendapat dukungan dari enam partai dalam pemilihan bupati/wakil bupati periode 2015-2020. Pasangan ini akan bersaing dengan Sumantri Soedomo-Sigit Wahyu Widodo yang didukung dua partai.

Dari 269 daerah otonom, baik kabupaten, kota, maupun provinsi yang menggelar pilkada serentak tahun ini, sebanyak 159 petahana atau keluarganya ikut bersaing untuk mempertahankan jabatannya. Fenomena ini menjadi tantangan bagi partai politik untuk lebih keras lagi berjuang melahirkan pemimpin lokal yang tangguh.

Sebenarnya upaya pemerintah pusat bersama DPR sudah mencegah keluarga petahana mencalonkan diri dalam pilkada, dengan memasukkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun, upaya itu buyar karena Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan itu pada Juli lalu.

Politik dinasti pun berpeluang kian berkembang di daerah. Meskipun beberapa petahana dengan tingkat elektabilitas kuat terancam tidak bisa ikut berkompetisi, karena tiada pesaing dalam pilkada, seperti Kota Surabaya, Jatim. ”DPR membatasi kerabat petahana dengan memberikan jeda waktu lima tahun,” kata anggota Komisi II DPR, M Arwani Thomafi, di Jakarta, Senin.
Berita Terkait
Pola Petahana Pertahankan Kekuasaan [Konten premium] Cetak | 1 September 2015

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, MK membatalkan larangan ”politik dinasti” bagi petahana itu. Hal itu dinilainya sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Terbukti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sudah menetapkan dua pasangan calon dalam Pilkada Indramayu tahun 2015, yakni pasangan petahana Anna Sophanah-Supendi dan Toto Sucartono-Rasta Wiguna. Pasangan petahana pun bertekad melanjutkan program yang sudah ada, sedangkan penantang menginginkan perubahan.

Pada periode 2000-2005 dan 2005-2010, Indramayu dipimpin oleh Irianto MS Syafiuddin atau Yance. Lima tahun kemudian, yakni 2010-2015, istri Yance, Anna Sophanah, terpilih sebagai Bupati Indramayu. Indramayu adalah daerah kedua penyumbang TKI terbesar.

Sekretaris Tim Kampanye Anna-Supendi, Agung Mardiyanto, membantah bahwa calonnya hanya ingin menguatkan politik dinasti. ”Ini adalah pilihan yang rasional, sebab berdasarkan hasil survei kami kepada warga, elektabilitas Ibu Anna masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan calon lain. Dengan pertimbangan inilah Ibu Anna dipilih kembali sebagai calon bupati,” katanya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Indramayu Supandi mengatakan, selalu ada kemungkinan penggunaan fasilitas negara, termasuk jajaran birokrasi, oleh petahana untuk kepentingan kampanye dan penggalangan suara. ”Hal itu menjadi fokus pengawasan kami,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Joedo Fajar Riawan menambahkan, ada dua pasangan peserta pilkada terakhir, yakni Hamid-Fadil dan Dadang-Yoyok, yang mendaftar sebagai peserta pada saat hari terakhir pendaftaran. (ENG/REN/RWN/VDL/GRE/REK/NIT/KOR/COK/AGE/NTA)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/09/01/Petahana-Jadi-Fokus-Pengawasan