KIP bagi 152.434 Murid
Penerima Kartu Indonesia Pintar Akan Ditambah

JAKARTA, KOMPAS — Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, Kartu Indonesia Pintar, akan didistribusikan secara bertahap dan dimulai pada awal November 2014. Tahap pertama akan diberikan kepada 152.434 murid yang berada di 18 provinsi dan kabupaten/kota.

Delapan belas daerah yang segera menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) ialah Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.

Data penerima kartu merupakan hasil verifikasi tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) pada
2013. Tahap pertama, program KIP akan menggunakan data murid miskin yang menjadi penerima bantuan siswa miskin (BSM).

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan seusai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani guna mempersiapkan peluncuran program keluarga produktif, Jumat (31/10), di Jakarta. Program itu diluncurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Menurut rencana, program itu akan diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin, 3 November 2014.

”Tahap pertama ini terbatas karena masih uji coba. Kita masih harus mencocokkan datanya karena ada perbedaan data pokok pendidikan (dapodik) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan data dari TNP2K,” kata Anies.

Perbedaan data itu, lanjut Anies, wajar karena dapodik berbasis sekolah, sedangkan KIP menggunakan data berbasis keluarga. Proses pengecekan data dan pencocokan data itu dilakukan seiring dengan penyiapan 1 juta kartu yang rencananya akan didistribusikan oleh Kementerian Sosial (Kemsos).
Ditambah

Anies kembali mengingatkan, KIP berbeda dengan BSM karena KIP akan memasukkan komponen masyarakat dari kelompok rentan miskin. Untuk tahap-tahap berikutnya, akan ada peningkatan jumlah anak penerima KIP mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK.

Dalam kesempatan terpisah, Puan menjelaskan, ketiga kartu itu akan diberikan kepada perwakilan keluarga yang berada di lima tempat di Jakarta melalui kantor pos Indonesia. Distribusi kartu itu sengaja dipercepat agar keluarga Indonesia dapat segera menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Puan juga mengakui program itu terkait dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak tahun ini.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga mengingatkan perlunya perhatian pada kelompok masyarakat yang ”tidak terlihat”, seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berjumlah setidaknya 432.000 orang berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

Pada bantuan sebelumnya, pemberian bantuan menggunakan pendekatan kartu keluarga. Padahal, kelompok masyarakat itu tidak ada di dalam rumpun keluarga.

”Penyandang disabilitas, gelandangan, dan pengemis rencananya tercakup 432.000 orang. Berdasarkan data di Kemsos, sebetulnya kelompok unregister ini ada 1,7 juta orang. Mudah-mudahan secara bertahap semua bisa tercakup tahun depan,” papar Khofifah. (LUK/ABK)




Sumber; http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009822713