Pendekatan Horizontal untuk Revolusi Mental
Antonius Ponco Anggoro
Siang | 31 Agustus 2015 15:43 WIB Ikon jumlah hit 135 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan revolusi mental tidak akan berhasil jika pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan vertikal dengan menempatkan negara sebagai pengambil inisiatif. Pendekatan harus mengedepankan pendekatan horizontal yang melibatkan partisipasi berbagai agen sosial di masyarakat.
Ratusan kapal hias yang mewakili berbagai budaya memenuhi Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8), mengikuti karnaval air yang merupakan bagian Karnaval Khatulistiwa dalam rangka peringatan HUT Ke-70 RI. Menghormati keragaman budaya merupakan salah satu wujud revolusi mental yang harus digalakkan.
Kompas/Sonya Hellen SinomborRatusan kapal hias yang mewakili berbagai budaya memenuhi Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8), mengikuti karnaval air yang merupakan bagian Karnaval Khatulistiwa dalam rangka peringatan HUT Ke-70 RI. Menghormati keragaman budaya merupakan salah satu wujud revolusi mental yang harus digalakkan.

"Tidak bisa negara yang ambil inisiatif, negara yang menafsir, dan negara yang melakukan. Cara terbaik, melibatkan partisipasi berbagai agen sosial dari kalangan masyarakat sipil, masyarakat media, pekerja budaya, dunia pendidikan, dan dunia usaha," ujar pengamat politik Yudi Latif saat diskusi bertajuk "Strategi dan Implementasi Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara" di Jakarta, Senin (31/8).

Diskusi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) itu dibuka Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi.

Selain Yudi Latif, pembicara lain adalah Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Sarlito Wirawan Sarwono.

Selain itu, Yudi menekankan revolusi mental harus mendasarkan pada fundamen negara, yaitu Pancasila. "Problem Indonesia, perubahan apa pun yang dilakukan sering tidak konsisten dan mengabaikan Pancasila," katanya.

Padahal, Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif melibatkan tiga komponen. Ketiganya ialah ranah mental-kultural, politikal, dan material.

Ranah mental-kultural untuk menciptakan masyarakat religius yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan. Ranah politikal diarahkan untuk menciptakan agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan dan keadilan. Adapun ranah material diarahkan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran.

"Ketiga ranah itu bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, harus saling mendukung. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Jadi, kalau pemerintah saat ini fokus di ranah mental-kultural, kedua ranah lain tidak bisa ditinggalkan," ujarnya.

Sementara itu, Sarlito menekankan pentingnya delapan prinsip agar tujuan dari revolusi mental bisa tercapai. Pertama, revolusi mental jangan dijadikan proyek, tetapi gerakan sosial. Kedua, ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah. Ketiga, harus bersifat lintas sektoral, tidak boleh diserahkan pada suatu kementerian tertentu.

Selanjutnya, revolusi mental harus bersifat partisipatoris, yaitu kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, dan akademisi. Kemudian, harus diawali oleh program pemicu untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkret dan cepat. Desain program juga harus ramah pengguna, populer, dan menjadi bagian dari gaya hidup.

Selain itu, nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial, bukan mengatur moralitas privat. Terakhir, dapat diukur dampaknya.

"Kata kunci untuk presiden, kita harus berubah. Untuk berubah kita fokus ke masa depan. Pemerintah perlu bekerja lintas-sektoral agar mendapatkan hasil terbaik. Rakyat adalah subyek pembangunan, bukan obyek ataupun proyek," kata Sarlito.

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/31/Pendekatan-Horizontal-untuk-Revolusi-Mental