BLOK MASELA
Pemerintah Beri Manfaat bagi Masyarakat
18 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan kajian mengenai manfaat bagi masyarakat terkait model pengolahan gas Blok Masela di Maluku. Kajian itu akan melengkapi pilihan model pengolahan gas, apakah dilakukan di darat atau di laut. Lambannya keputusan pemerintah dikhawatirkan mengganggu iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah segera melakukan kajian terhadap masyarakat di Maluku mengenai dampak model pengolahan gas Blok Masela. Pihak yang dilibatkan antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kalangan perguruan tinggi dari Universitas Pattimura di Ambon, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung.

"Dalam waktu dekat, kami membentuk grup diskusi untuk mencari tahu apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sana terkait model pengolahan gas Blok Masela," kata Sudirman, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Sudirman menambahkan, hasil kajian sosial kemasyarakatan itu nanti akan melengkapi hasil kajian model pengolahan gas Blok Masela. SKK Migas dan konsultan independen sudah merekomendasikan model pengolahan gas Blok Masela di laut, yaitu dengan fasilitas terapung gas alam cair.

"Presiden berpesan untuk mengkaji semua pilihan dengan baik. Hingga sekarang belum bisa disimpulkan pilihan mana yang terbaik sebelum ada hasil kajian kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi masyarakat," kata Sudirman.

Saat ditanya kemungkinan penundaan produksi akibat keterlambatan pengambilan keputusan, Sudirman mengatakan hal itu tidak terlalu signifikan. Proyek besar semacam Blok Masela memerlukan kajian bertahun-tahun lama. "Mundur 1-2 minggu atau 1-2 bulan tidak signifikan dibandingkan dengan jika kita salah mengambil keputusan. Kami terus berkomunikasi dengan investor (Inpex Corporation dan Shell)," katanya.

Pengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, semestinya pemerintah yakin atas keputusan yang mereka buat terkait model pengolahan gas Blok Masela. Hal itu bisa berdampak negatif bagi investor karena ada semacam ketidakpastian berinvestasi di sektor hulu migas.

"Menteri ESDM, sesuai kewenangan, semestinya sudah bisa memutuskan. Kesan bagi investor negatif sebab rekomendasi dari institusi pemerintah tak dapat jadi acuan," kata Pri Agung.

Sebelumnya, Senior Manager Communication & Relations Department Inpex Corporation Usman Slamet mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah terkait model pengolahan gas Blok Masela. Ia berharap keputusan bisa dibuat secepatnya.

Tender pengelolaan Blok Masela dimenangi Inpex Corporation (Jepang) dan Shell (Belanda) pada 1998. Inpex bertindak sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen dan Shell 35 persen. Kontrak di Blok Masela berakhir pada 2028.

Hasil kajian konsultan independen yang menyebut pengelolaan gas di laut atau LNG terapung lebih memungkinkan. Hal itu sejalan dengan kajian SKK Migas. Menurut kajian SKK Migas, investasi yang dibutuhkan jika gas diolah dengan fasilitas terapung 14,8 miliar dollar AS, lebih murah daripada di darat yang diperkirakan memerlukan dana 19,3 miliar dollar AS.

Mengutip data SKK Migas, cadangan gas Blok Masela sebanyak 10,73 triliun kaki kubik dan kondensat 24.460 barrel per hari.

(APO)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/01/18/Pemerintah-Beri-Manfaat-bagi-Masyarakat