Kartu BBM Nelayan Segera Diluncurkan
Tabung Gas Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan kartu bahan bakar minyak untuk nelayan di seluruh Indonesia sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Untuk tahap awal, penyaluran kartu BBM ditargetkan untuk 36.000 nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, akhir pekan lalu, di Jakarta, mengemukakan, penyaluran tahap awal kartu BBM bersubsidi untuk nelayan akan dilakukan dalam waktu dekat dan diperuntukkan bagi nelayan dengan ukuran kapal di bawah 30 gros ton (GT).

”Nelayan yang kapalnya di atas 30 GT tidak boleh lagi dapat subsidi. Pokoknya, pengurangan subsidi BBM akan kami alihkan untuk kegiatan yang produktif,” kata Susi.

Guna menjamin kecukupan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan, pemerintah akan menambah jumlah kios penyaluran bahan bakar nelayan (SPDN). Selain itu, pengurangan subsidi BBM juga akan direlokasikan untuk perumahan nelayan dan pasar perikanan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengemukakan, kartu BBM bersubsidi itu secara bertahap akan disalurkan untuk keperluan 395.000 kapal di bawah 30 GT. Kartu BBM diharapkan memudahkan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi.

Selama ini, BBM bersubsidi untuk nelayan disalurkan melalui SPDN yang berjumlah 327 unit yang tersebar di kabupaten/kota. Dengan terbitnya kartu BBM, penyaluran jatah BBM bersubsidi ke nelayan akan disesuaikan dengan bobot kapal dan hasil tangkapan nelayan. Jatah BBM bersubsidi dipatok maksimal 20-25 kiloliter per bulan.

”Misalnya, bulan ini, nelayan menangkap 20 ton ikan. Maka, bulan depan, dia mendapatkan BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan untuk operasi selanjutnya,” ujar Sjarief.

Sjarief menambahkan, kartu BBM memiliki tiga fungsi. Pertama, kemudahan bagi nelayan untuk mengakses BBM subsidi. Kedua, membuat pembukuan pendapatan nelayan menjadi lebih baik. Ketiga, kartu BBM sekaligus difungsikan untuk memudahkan akses nelayan ke perbankan.

Menurut Sjarief, pihaknya telah bekerja sama dengan BRI untuk penyaluran kartu BBM dan mengkaji penyaluran kartu untuk lokasi nelayan yang jauh dari bank.

Susi menambahkan, dirinya akan buka kesempatan bagi nelayan untuk menggunakan tabung elpiji 3,5 kg untuk keperluan bahan bakar melaut. Hal itu akan ditopang dengan penyediaan alat konversi BBM ke elpiji.

Menurut Susi, penyaluran tabung elpiji 3,5 kg selama ini diperuntukkan bagi ibu rumah tangga dan UMKM, sedangkan nelayan tidak masuk kategori penerima tabung elpiji 3,5 kg.

Efektivitas kartu

Ketua Departemen Perikanan Tangkap Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rendra Purdiansa mengemukakan, penyaluran kartu BBM diharapkan efektif menjamin pasokan bahan bakar nelayan.

Selama ini, BBM bersubsidi disalurkan untuk seluruh nelayan kapal Indonesia, tetapi nelayan kecil umumnya tidak kebagian jatah. ”Dengan kartu itu, apabila nelayan tidak kebagian BBM di SPDN, nelayan membeli di SPBU tanpa harus ditangkap polisi,” katanya.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan, kartu BBM seharusnya dibagikan per individu nelayan, bukan ke pemilik kapal agar nelayan dan buruh nelayan bisa memiliki posisi tawar bagi hasil ikan dengan pemilik kapal.

Riza menambahkan, fungsi kartu BBM harus mampu efektif sebagai basis data dan skim insentif bagi nelayan.

Efektivitas penggunaan kartu antara lain kartu dipakai sebagai alat verifikasi hasil tangkapan yang didaratkan, insentif harga ikan jika didaratkan ke pelabuhan, validasi data nelayan, dan uang bulanan nelayan. Dengan insentif harga, nelayan lebih berminat mendaratkan ikannya di pelabuhan atau pangkalan pendaratan. (LKT)



Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010276799