Pembangunan Berkelanjutan
Jangan Ulangi Kegagalan MDG
8 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) menilai pemerintah gagal mencapai mayoritas besar target indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Seiring selesainya MDG tahun 2015, kerangka kerja pembangunan global akan dilanjutkan SDG yang targetnya harus dicapai tahun 2030.

"Agar tidak mengulangi kegagalan target MDG, pemerintah harus menyiapkan diri mencapai target SDG," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari di Jakarta, Jumat (7/8). Rencana aksi nasional mencapai target SDG harus disusun, didukung rencana strategis sektoral terpadu dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kegagalan MDG karena Indonesia gagap mencapai target MDG. Meski dideklarasikan 2000, upaya pemerintah baru terlihat 2010 atau lima tahun sebelum target berakhir dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.

"Pendekatan pemerintah mencapai target MDG juga top down (dari atas ke bawah)," kata Wahyu Susilo dan Migrant Care. Kurangnya sosialisasi membuat banyak pihak, termasuk kementerian dan pemda, tak memahami pentingnya MDG. Selain itu, MDG juga masih dimaknai proyek atau program bantuan asing.

Data Sekretariat Nasional MDG, dari 63 indikator, hanya 13 indikator yang diyakini tercapai pada 2015, 36 indikator diperkirakan dapat dicapai, dan 14 indikator bisa dicapai tahun ini jika ada usaha keras.

Dalam SDG nanti, target dalam MDG dipertajam sehingga ada 169 indikator yang terbagi dalam 17 tujuan yang harus dicapai pada 2030. Semua warga negara harus jadi sasaran SDG.

Selain memiliki indikator lebih banyak, lanjut Staf Senior untuk Program Pembangunan Pasca 2015 International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Hamong Santono, SDG juga punya banyak tujuan baru yang relevan dengan persoalan Indonesia. Proses pencapaiannya pun dinilai lebih partisipatif.

Demi menghindari kegagalan, Penasihat Senior Infid Michael Bobby Hoelman menilai target SDG harus segara diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan agenda pembangunan pemerintah mulai tahun 2016. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyiapkan perundang-undangan, kelembagaan, dan mekanisme pembiayaan.

Supaya SDG menjadi tujuan bersama, kelembagaan perlu mengakomodasi berbagai pihak, bukan hanya pemerintah pusat. Pemda harus dilibatkan. Demikian pula akademisi dan kelompok masyarakat sipil.

Koalisi juga mendesak Presiden Joko Widodo hadir dalam pengesahan agenda SDG pada Sidang Umum PBB akhir September 2015 bersama pemimpin negara lain. "SDG ujian Presiden Jokowi untuk membangun lebih bijaksana. Tak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadikan manusia lebih sejahtera," ujar Hamong. (MZW)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/08/Jangan-Ulangi-Kegagalan-MDG