Kelembagaan
Bappenas Ajak Dua Lembaga Lebih Berperan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengajak Badan Informasi Geospasial dan Badan Pusat Statistik lebih berperan menyokong lembaga yang kini berada langsung di bawah Presiden itu. Dua lembaga tersebut akan disinergikan dengan Pusat Data Pembangunan yang sedang dibentuk di kementerian itu.

”Bappenas tidak lagi berada di bawah kementerian koordinator, tetapi langsung di bawah Presiden. Fungsinya sekarang sebagai think tank bagi Presiden Joko Widodo,” kata Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago saat berkunjung ke kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong, Bogor, Rabu (12/11).

Melalui dukungan data dari dua lembaga itu, perencanaan pembangunan diharapkan akan lebih komprehensif. Perencanaan yang baik dapat membantu presiden dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

Badan Informasi Geospasial bukanlah lembaga riset seperti halnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namun, BIG lebih sebagai lembaga penunjang penelitian dan pengembangan sesuai Keputusan Presiden Tahun 2002. Sebanyak 95 persen karyawan non-peneliti dan sebagian besar lingkup tugasnya memberikan pelayanan informasi, sesuai UU Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011.

”Oleh karena itu, BIG lebih tepat berkoordinasi dengan Bappenas, bukan Kementerian Ristek,” kata Pelaksana Tugas Kepala BIG Titik Suparwati.

Saat mengunjungi Geospatial Support Command Center (GSCC), Andrinof menyatakan minatnya terhadap fasilitas yang tersedia, terutama Pemodelan Spasial Dinamis. Melalui pemodelan yang berbasis komputer itu dapat disusun perencanaan pengembangan wilayah hingga 20 tahun mendatang, termasuk juga dampaknya pada berbagai aspek, seperti perluasan permukiman.

Perencanaan itu dapat ditampilkan dalam bentuk informasi spasial tiga dimensi.

Pemodelan itu, kata Andrinof, perlu dimanfaatkan dalam membuat proyeksi perubahan fungsi lahan akibat proyek pembangunan fisik, terutama pada megaproyek seperti giant sea wall atau Jembatan Selat Sunda. ”Ini harus dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Rupabumi dan Toponimi Arief Syafii menambahkan, hasil analisis dari GSCC dapat diberikan kepada Presiden jika diperlukan. ”Selain itu, untuk mendukung pengambilan keputusan Presiden,” katanya.

BIG juga menyatakan siap melanjutkan program pembuatan informasi geospasial tiga dimensi untuk Presiden yang disebut Sistem Informasi Geospasial Presiden (Sigap). Program Sigap yang di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu dimulai 2010.

”Program tersebut terhenti empat tahun terakhir karena belum ada dukungan teknologi yang layak ketika itu,” ungkap Arief. (YUN)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010069422