Oleh Djadjat Sudradjat, Coach Melayani di Bojonegoro

Bertempat di Ruang Rapat Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis, 14 Desember 2017 telah dilangsungkan diskusi identifikasi masalah prioritas bidang kesehatan untuk Kabupaten Bojonegoro. Diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Dr. Syaiful, diikuti 16 peserta yang berasal dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bidan Koordinator Puskesmas.

Diskusi tersebut membahas isu penting yang menjadi prioritas bidang kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu menurunkan  Angka Kematian Bayi (AKB). AKB di Bojonegoro secara berturut-turut sejak tahun tahun 2015-2016 menempati urutan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu berjumlah 270 pada tahun 2015 dan tetap sama pada tahun 2016, yaitu 270. Sedangkan hingga November 2017, telah terjadi 140 kasus AKB. Tentu saja hal ini amat memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius.

Kesepakatan mengangkat isu AKB sebagai fokus program Melayani di Bojonegoro,  telah melalui serangkaian kegiatan intensif yang dilakukan oleh Coach (Pendamping) bersama Bappeda dan Dinas Kesehatan, melalui beberapa pertemuan maupun diskusi. Selain itu, untuk memperkuat pemilihan isu, juga dilakukan wawancara dan diskusi antara lain dengan Bupati Bojonegoro, Dr. Suyoto, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Ketua Komisi C DPRD, perwakilan LSM kesehatan, hingga tim teknis di Dinkes.

Bupati Bojonegoro, yang akrab disapa Kang Yoto, sejak awal menekankan pentingnya menekan angka kematian Ibu dan Bayi dalam fokus utama kerja di bidang kesehatan. Karena itu Bupati mendorong program Melayani agar fokus pada isu AKI atau AKB tersebut. Selain AKB merupakan indikator kinerja utama daerah, juga karena menyangkut masa depan dan kualitas sumber daya manusia penduduk Bojonegoro. Hal serupa diamini oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ibu Sally Atyasasmi yang juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan Ibu dan Bayi yang merupakan sumber daya serta asset daerah ke depan.

Jajaran Bappeda dan Dinkes, juga memiliki kesamaan persepsi dalam melihat isu ini, yaitu penting dan harus segera diatasi. Sementara LSM IDFoS yang bekerja untuk isu pelayanan publik, termasuk bidang kesehatan, juga menyampaikan kegelisahan dimana Bojonegoro termasuk kabupaten dengan AKB tertinggi di Jawa Timur dalam beberapa tahun belakangan.

Karena itu, setelah dan penelaahan mendalam, akhirnya Dinkes dan Bappeda menyepakati untuk mengangkat isu AKB itu untuk diuraikan dalam program Melayani.

Pelaksanaan Diskusi

Salah satu langkah pertamanya adalah diskusi identifikasi masalah utama bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Kamis, 14 Desember 2017 di ruang rapat Bupati, gedung Pemkab.

Dalam diskusi, Kepala Bidang Kesmas Dinkes Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Hernowo, memaparkan situasi terakhir AKB serta rencana program-program yang akan dilakukan.

Disampaikan, penyebab langsung AKB di Bojonegoro yang tertinggi adalah BBLR atau Bayi Berat Lahir Rendah, yaitu mencapai 50% pada tahun 2016 dan Sept 2017, diikuti asfiksia (kekurangan oksigen) dan kelainan bawaan. Untuk itu, salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian adalah mencari penyebab dari BBLR, asfiksia dan kelainan bawaan tersebut.

Sementara itu, dalam diskusi, Coach melakukan identifikasi harapan dan kekhawatiran dari peserta. Semua peserta berharap dapat berkiprah lebih baik dan berkomitmen dalam menekan AKB. Selanjutnya, Coach dan peserta melakukan diskusi tentang visi peserta terhadap isu yang dibahas, yaitu 3 dan 5 tahun ke depan. Disepakati bahwa tahun 2021, setidaknya AKB berkurang 50% dari sekarang dan pada tahun 2023, AKB harus dibawah 20 kasus.

Dalam kesempatan yang sama, sebelum memulai tahapan-tahapan dalam Melayani, Coach menekankan bagaimana informasi dan data tentang AKB ini dapat dipahami dan terpapar oleh semua para pihak yang terlibat, yaitu Bappeda dan jajaran Dinas Kesehatan, termasuk Puskesmas dan bidan, sehingga dapat muncul kepedulian dan komitmen untuk menekan AKB bersama-sama.

Tindak lanjut dari diskusi ini adalah, akan dibentuk Tim kerja yang fokus dalam isu AKB serta akan dilakukan rangkaian pertemuan tiap 2 atau 3 pekan untuk bersama-sama merumuskan, menganalisa hingga mencapai solusi yang tepat berdasarkan masalah utama. ***