BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Masyarakat Maluku Harus Pertahankan Nilai Demokrasi

Tuesday, 21 January 2014
Masyarakat Maluku Harus Pertahankan Nilai Demokrasi

Ambon - Pelaksanaan pilkada putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku sudah berjalan dengan aman dan lancar, bahkan tingkat partisipasi pemilih sangat baik, sehingga nilai demokrasi tersebut harus dipertahankan oleh masyarakat Maluku.

Hal ini diungkapkan oleh Akademisi FKIP Unpatti, Titus Gaite kepada Siwalima di Ambon, Senin (20/1).

Dalam Waktu Dekat Pemkot akan Lakukan Perombakan Birokrasi

Tuesday, 21 January 2014
Dalam Waktu Dekat Pemkot akan Lakukan Perombakan Birokrasi

Ambon - Isu perombakan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon ternyata bukan isapan jempol semata. Hal ini terbukti dimana perombakan ini terjadi akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Pergantian struktur birokrasi tersebut awalnya diusulkan oleh Pemkot Ambon ke Gubernur Maluku. Setelah disetujui maka gubernur akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemkot dan Pemkot tinggal melakukan pelantikan.

Mendag: Stabilitas Ekonomi Indonesia Harus Dijaga

Saturday, 18 January 2014
Gelar Kuliah Umum di Unpatti
Mendag: Stabilitas Ekonomi Indonesia Harus Dijaga

Ambon - Negara Indonesia saat ini berada pada peringkat 15 perekonomian dunia, namun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikan peringkat ditahun-tahun mendatang dengan menjaga stabilitas ekonomi.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan saat memberikan kuliah umum di lantai II Unpatti, Kamis (16/1). Kuliah umum dengan tema, Kesiapan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015.

Kaum Perempuan Demo Tolak Pertambangan di Manggarai Barat

Kaum Perempuan Demo Tolak Pertambangan di Manggarai Barat
POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO -- Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat mendesak Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula mencabut semua izin usaha pertambangan panas bumi dan mineral logam di wilayah Manggarai Barat.

Education is a mess in Papua’s highlands, but fault doesn’t lie with the Papuans alone

Jenny Munro

A recent Inside Indonesia article by Bobby Anderson argues that the greatest failures of special autonomy in Papua are not those elements implemented by Jakarta, but health and education services turned over to provincial and district authorities. Anderson is right that special autonomy is a boon for the powerful and a disaster for the majority, including school children. But at every turn, he finds a way to blame Papuans, ignoring a broader context of historical mistreatment, state repression, and power dynamics that implicate state and corporate actors.

Pages