BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

BPBD: Kerugian Bencana NTT Capai Rp2,3 Miliar

BPBD: Kerugian Bencana NTT Capai Rp2,3 Miliar
AntaraAntara – 3 jam yang lalu

Kupang (Antara) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur Tini Thadeus mengatakan, kerugian akibat bencana yang terjadi di daerah itu beberapa waktu belakangan ini mencapai Rp2,3 miliar.

"Jumlah ini merupakan akumulasi kerugian yang dihitung sejak terjadi becana awal Februari di sembilan daerah provinsi kepulaun ini," katanya di Kupang, Rabu.

World Vision Indonesia Fokus Ringankan Beban Anak Korban Bencana

World Vision Indonesia Fokus Ringankan Beban Anak Korban Bencana
TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com – 7 jam yang lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjadinya bencana secara beruntun seperti erupsi Gunung Sinabung, banjir di Jakarta, dan Manado, membuat organisasi kemanusiaan World Vision Indonesia memfokuskan program tanggap bencana pada dukungan bagi anak-anak.

Menlu tandatangani kesepakatan bebas visa paspor Indonesia-Prancis

Menlu tandatangani kesepakatan bebas visa paspor Indonesia-Prancis

Senin, 27 Januari 2014 03:42 WIB
London (ANTARA News) - Menlu Indonesia Marty M Natalegawa, menandatangani kesepakatan bebas Visa Kunjungan Jangka Pendek bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dengan Menlu Perancis Laurent Fabius yang dilaksanakan di Kemlu Prancis, Sabtu.

Penandatangan kerjasama itu dilakukan Menlu dalam rangka memperkokoh Kemitraan Strategis Indonesia-Prancis 2011 yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis selama dua hari dari tanggal 25-26 Januari 2014.

180 Hektar Jagung di Sumba Timur Mati Kekeringan

180 Hektar Jagung di Sumba Timur Mati Kekeringan
TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com

Laporan Wartawan Pos Kupang, John Taena

TRIBUNNEWS.COM, WAINGAPU - Sedikitnya 180 hektar lahan jagung milik petani di Kelurahan Prailiu dan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dipastikan akan gagal panen. Pasalnya, tanaman milik para petani tersebut mati akibat kekeringan menyusul minimnya curah hujan di wilayah itu sejak dua bulan terakhir.

Pemerintah Diminta Konsisten Jalankan Perpres BBM Nelayan

Pemerintah Diminta Konsisten Jalankan Perpres BBM Nelayan
AntaraAntara – 9 menit yang lalu

Jakarta (Antara) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto meminta pemerintah menjalankan secara konsisten Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 yang mengatur pemakaian bahan bakar minyak subsidi untuk kapal nelayan.

"Pemerintah mesti konsisten menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan itu," katanya di Jakarta, Rabu.

Berantas Kemiskinan, Pemerintah Diminta Fokus ke Sektor Pertanian

Berantas Kemiskinan, Pemerintah Diminta Fokus ke Sektor Pertanian
Rabu, 5 Februari 2014 | 14:38 WIB
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, memaparkan, komposisi masyarakat miskin berasal dari mereka yang bekerja dan atau hidup dari sektor pertanian.

Oleh karena itu, jika pemerintah benar-benar ingin memberantas kemiskinan maka seharusnya pemerintah fokus pada pertumbuhan sektor pertanian.

Walikota dan Ketua KNPI Ikut Bersih-bersih Kota Manado

Selasa, 04 Februari 2014 , 21:19:00
Walikota dan Ketua KNPI Ikut Bersih-bersih Kota Manado

MANADO - Upaya pembersihan sampah yang bertebaran di Kota Manado pascabanjir bandang, terus dilakukan. Pembersihan antara lain dengan menggelar bakti sosial yang melibatkan jajaran pengurus Partai Demokrat Sulut, termasuk para fungsionaris KNPI Sulut.

Walikota Manado yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, GS Vicky Lumentut, turun langsung ikut melakukan aksi bersih-bersih kota.

Gelombang Pasang Terjang Pulau Kei Besar

Ribuan Warga Masih Mengungsi
Gelombang Pasang Terjang Pulau Kei Besar

AMBON, KOMPAS — Permukiman warga di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, diterjang gelombang pasang air laut. Air tak hanya merendam ratusan rumah dengan ketinggian 60 sentimeter, tetapi juga merusak rumah di pesisir pulau. Sebanyak 3.000 warga diungsikan.

Keberanian Berdemokrasi

Keberanian Berdemokrasi

Oleh: Ignas Kleden

SETELAH demokrasi direbut kembali di Indonesia melalui Reformasi 1998, penerapannya kemudian ternyata meminta banyak kesabaran dan menuntut lebih banyak keberanian.

RI Wajib Punya Standar Kelestarian Sendiri

Kehutanan
RI Wajib Punya Standar Kelestarian Sendiri

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah wajib berdiri paling depan untuk menyusun standar kelestarian sesuai kondisi Indonesia dan memenuhi kaidah ilmiah yang diakui internasional. Penyusunan standar harus melibatkan pemangku kepentingan agar menghasilkan acuan kelestarian yang aplikatif.

Pages