BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Infrastruktur TI untuk Desa Wisata Dibangun

Pariwisata
Infrastruktur TI untuk Desa Wisata Dibangun
Ikon konten premium Cetak | 27 Juni 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk desa wisata diharapkan mampu meningkatkan daya saing potensi pariwisata lokal. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur jaringan internet diperlukan.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani nota kerja sama pembangunan infrastruktur jaringan internet, Jumat (26/6), di Jakarta. Nota kerja sama ini berlaku hingga akhir 2019.

30 Negara Lagi Akan Bebas Visa

30 Negara LagiAkan Bebas Visa
Akan Bebas Visa
Ikon konten premium Cetak | 30 Juni 2015

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pariwisata sedang mempertimbangkan untuk memberikan bebas visa kepada 30 negara lagi. Dengan demikian, akan ada 75 negara yang bebas visa masuk untuk ke Indonesia. "Pemberian bebas visa ini untuk mempermudah wisatawan asing masuk dan menjelajah Indonesia," demikian dikatakan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Senin (29/6).

Pemerintah Jadi Penggerak Ekonomi

Pemerintah Jadi Penggerak Ekonomi
Kepercayaan Pasar Masih Kurang
Ikon konten premium Cetak | 30 Juni 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bisa menjadi pelopor penggerak ekonomi dengan mempercepat realisasi anggaran semester II-2015 sehingga sektor swasta bisa bergerak. Program jangka pendek bisa segera digerakkan agar meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong sektor swasta berinvestasi.

Literasi Keuangan untuk Desa Terpencil

Literasi Keuangan untuk Desa Terpencil
Relawan TIK Siap Membantu
Ikon konten premium Cetak | 30 Juni 2015

JAKARTA, KOMPAS — Literasi atau melek keuangan di daerah tertinggal dan terpencil penting dilakukan guna meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Langkah ini dapat memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi bisa ikut terlibat dalam peningkatan literasi.

NTB Minta Pusat Patenkan Tenun Rangrang

NTB Minta Pusat Patenkan Tenun Rangrang
Newswire Kamis, 18/06/2015 18:18 WIB

Bisnis.com, MATARAM—Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat menginginkan kain tenun motif rangrang dibuatkan hak paten secara nasional oleh pemerintah pusat agar tidak diklaim negara lain.

Kepala Bidang Pengembangan Industri Kecil Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB H Setya Budi mengatakan kain tenun motif rangrang ini masih diklaim secara individu, tapi perajinnya sudah menyebar di beberapa daerah, tidak hanya di Lombok dan Bali.

NTT opposes plan to build shelters for immigrants

NTT opposes plan to build shelters for immigrants
Djemi Amnifu, The Jakarta Post, Kupang | Archipelago | Tue, June 16 2015, 8:36 AM

The East Nusa Tenggara (NTT) provincial administration has opposed a plan to build a shelter for illegal immigrants arriving in East Sumba regency after being rejected by Australia, insisting that Indonesia is not a final destination.

Pages