Jayapura, Jubi - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk bidang kesehatan, Dainius Puras melakukan pertemuan dengan Forkompimda Provinsi Papua untuk mengumpulkan data soal pelayanan kesehatan di Tanah Papua.

"Sebelum saya ke sini, kami sudah melakukan banyak persiapan. Jadi sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini beberapa lembaga sehingga memungkinkan terjadinya kunjungan ini," kata Puras, di Jayapura, Jumat (31/3/2017).

Pelapor khusus itu rencananya menyoroti beberapi isu di Papua, seperti jaminan kesehatan nasional, hak-hak atas perempuan tentang pelayanan kesehatan reporduksi dan seksual. Kemudian, isu mengenai HIV/AIDS, narkoba, jaminan kesehatan anak dan masyarakat adat.

"Saya bakal membuat laporan lengkap dan disampaikan kepada pemerintah pusat, saya mendapat informasi bahwa kasus angka kematian bayi dan anak tinggi, begitu juga dengan penyakit HIV-AIDS, sehingga apa yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat, tetapi bergantung kepada pemerintah pusat, apakah mau digunakan atau tidak," katanya.

Ia menuturkan pelayanan kesehatan di Papua perlu perbaikan oleh pemerintah daerah. "Penting untuk bagaimana mencari solusi terkait dengan pelayanan kesehatan di Papua, bagaimana layanannya, yang bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat," ucapnya.

Di tempat yang sama, Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Doren Wakerkwa menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua secara konsisten telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Pak Gubernur memberikan perhatian penting terhadap Pemprov Papua, termasuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan alokasi dana Otonomi Khusus," kata Wakerkwa.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Silfanus Sumule menyebutkan bahwa secara umum indikator pelayanan kesehatan di Papua sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, namun pihaknya menyadari masih tetap terlambat.

"Untuk itu perlu adanya percepatan, sebagai data pendukung yang kami sampaikan angka kematian ibu di Papua jika tahun 2013 ada 575 per 100 ribu kelahiran hidup, maka di tahun 2016 sebesar 380 per 100 ribu kelahiran hidup, ada penurunan yang signifikan tetapi jika dibandingkan dengan provinsi lain masih sangat tinggi," kata Sumule. (*)