Fasilitas 140 Puskesmas di Maluku Dinilai Tak Layak
Minggu, 9 November 2014 | 21:15 WIB

AMBON, KOMPAS.com - Fasilitas kesehatan di sebagian besar puskesmas di Provinsi Maluku dinilai dalam kondisi memprihatinkan. Dari 176 puskesmas yang tersebar di Maluku, 140 di antaranya masuk dalam kategori tidak layak.

Ketua Komisi D DPRD Maluku, M Suhfi Madjid mengatakan fasilitas kesehatan khususnya layanan dasar tingkat pertama di Puskesmas yang tersebar di Propinsi Maluku masih jauh dari memadai.

“Dari 176 puskesmas yang tersebar di Maluku hanya 35 puskesmas yang layak. Sisanya itu masuk dalam kategori tidak layak,” ungkap Suhfi melalui surat elektronik yang diterima Kompas.com, Minggu (9/11/2014).

Suhfi mengatakan, fakta tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi D dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Maluku, Dinas Kesehatan, dan beberapa rumah sakit umum daerah pekan lalu.

Saat itu, lanjut Suhfi, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, dr Mieke Pontoh, memaparkan dari 176 puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/Kota di Maluku, hanya 20 persen puskesmas yang memenuhi syarat jika menggunakan kriteria layanan BPJS Kesehatan.

“Faktanya demikian, kondisi Puskesmas kita yang berjumlah 176 buah, hanya 20 persen yang memenuhi syarat," kata Suhfi menirukan pernyataan Kepala Dinkes.

Dia menyatakan kondisi falisitas puskesmas yang tak layak itu akan menjadi masalah baru dan menyebabkan keterbatasan kesiapan puskesmas untuk menangani peserta BPJS Kesehatan di Maluku.

“Perubahan Jamkesmas ke BPJS tidak berarti apa-apa jika Puskesmas jauh dari memadai. Apalagi jumlah puskesmas yang layak hanya 20 persen saja,” sebut Suhfi.

Suhfi merinci, jika berpijak pada sistem BPJS Kesehatan saat ini, kesiapan Puskemas di Maluku untuk layanan kesehatan tingkat pertama yang komprehensif mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitas termasuk pelayanan penunjang tidak memenuhi syarat.

“Coba buka kondisinya. Lebih dari 140 puskesmas tidak memadai. Bukan saja tidak tersedia dokter tapi juga fasilitas kesehatan yang jauh dari memadai," ungkap Suhfi.

Dia menegaskan keterbatasan pasilitas Puskesmas yang tidak memadai tersebut lebih disebabkan oleh perhatian pemerintah kabupaten/kota yang belum menetapkan Puskesmas sebagai basis penguatan kesehatan bagi masyarakat.

“Puskesmas di kabupaten kota di Maluku sangat minim perhatian. Padahal dengan otonomi sekarang ini pengelolaan Puskesmas ada di Kabupaten/Kota," kata Suhfi.

Dia menambahkan, kebijakan yang pro kepada pelayanan kesehatan masyarakat harusnya di diperhatikan dan dikedepenkan oleh pemerintah daerah karena masalah tersebut merupakan hak dasar masyarakat demi mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan itu menjadi hak dasar masyarakat yang harus dapat diperhatikan. Jika tidak dilakukan pembenahan terhadap Puskesmas di Kabupaten/Kota, derajat kesehatan masyarakat kian memprihatinkan. Itu menyedihkan," ungkapnya.

Dia pun meminta pemda kabupaten dan kota di Maluku dapat memperbaiki infrastruktur puskesmas agar lebih memadai dan penyediaan fasilitas pendukungnya termasuk sarana medis dan obat-obatan.

“Jangan sampai Puskesmas bukan hanya tanpa dokter, mencari seorang Perawatpun sulit. Kebijakan program dan anggaran untuk kesehatan perlu dijadikan prioritas," kata dia.
Penulis : Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty
Editor : Kistyarini

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2014/11/09/2115041/Fasilitas.140.Puskesmas.di.Maluku.Dinilai.Tak.Layak.