ASPIRASI DAERAH
Rusli HAbibie, Gubernur Provinsi Gorontalo

Perkuat Koordinasi

TAHUN ini merupakan tahun ke-13 bagi Gorontalo sebagai sebuah provinsi. Dengan mengandalkan kekayaan alamnya di bidang perikanan, pertanian, dan pertambangan, provinsi ini terus berbenah. Namun, menurut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, serta pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota di Gorontalo, yang lemah menjadi salah satu kendala bagi provinsi ini untuk maju. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Rusli Habibie.

Bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini?

Hubungan itu sering tidak nyambung. Dalam program pembangunan, misalnya, idealnya berpola dari bawah ke atas. Program yang kami susun mulai dari tingkat desa sering hilang atau tidak disetujui di level nasional. Padahal, program kami itu sudah dibicarakan di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, lalu ke kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Sebaliknya, sering ada program dari pusat yang tidak tercantum di program kami dipaksakan harus dijalankan. Akibatnya, program itu tidak nyambung dan membingungkan. Belum lagi regulasi yang dikeluarkan kementerian dan lembaga yang kerap berubah-ubah sehingga membingungkan kami selaku pemerintah provinsi. Jika kami saja bingung, masyarakat tentu lebih bingung.

Perbaikan seperti apa yang diharapkan pada pemerintahan mendatang?

Harus ada regulasi yang memperkuat peran pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi tak punya mekanisme punishment and reward terhadap pemerintah kabupaten/kota. Anggaran dari kementerian dan lembaga sebaiknya diserahkan ke daerah lewat dana alokasi khusus agar kami bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Figur kabinet seperti apa yang diharapkan daerah?

Sebelum bicara kabinet, kami berharap presiden yang nanti terpilih benar-benar yang pro rakyat, tidak mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau partai. Semoga kabinet yang disusun adalah kabinet yang profesional. Seorang menteri harus punya rekam jejak bersih dan memahami bidang yang ia tangani. (Aris Prasetyo)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007293609