Sumber Daya Laut
Indonesia Dorong Penanganan Pencemaran Selat Malaka

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mendorong penanganan negara-negara se-Asia Tenggara menangani pencemaran laut akibat lalu lintas sangat padat di Selat Malaka. Pencemaran berdampak pada berbagai ekosistem pantai di wilayah Indonesia, terutama di Kepulauan Riau.

”Itu berpotensi terjadi pembuangan limbah dan tumpahan minyak saat kecelakaan. Butuh aturan lebih tegas untuk pengawasan dan penataan lalu lintas kapal,” kata Arief Yuwono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Rabu (11/6), di Jakarta.

Ia ditemui seusai membuka pertemuan ke-15 Tim Kerja Bidang Lingkungan Pesisir dan Kelautan ASEAN. Pada pertemuan itu, Indonesia mengusulkan pembahasan penanganan bersama tumpahan limbah tanker.

Selat Malaka jalur strategis bagi pelayaran yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perairan ini jalur utama pengiriman barang bagi Jepang, India, Tiongkok, Australia, dan negara-negara ASEAN.

Tumpahan minyak dan limbah kapal merusak lingkungan. Dampaknya, produktivitas sumber daya pesisir merosot dan merugikan masyarakat pesisir.

Upaya pemulihan lingkungan butuh waktu lama dan mahal. Untuk itu, Arief usul pembentukan trust fund dari negara-negara dan pengusaha pelayaran pengguna Selat Malaka untuk rehabilitasi lingkungan. Di sisi lain, pangkalan data ilmiah kondisi lingkungan perairan, minim.

Menurut Theresa Mundita Lim, Ketua Tim Kerja yang juga delegasi dari Filipina, pencemaran di Selat Malaka bisa diatasi dengan kerja sama antarnegara ASEAN. Sejauh ini, negara-negara di ASEAN yang seluruhnya memiliki wilayah laut, mendukung penyelesaian dan pencarian solusi atas berbagai aktivitas di laut yang berpotensi menyebabkan pencemaran.

Selain kerusakan akibat aktivitas manusia secara langsung, kata dia, negara-negara ASEAN juga didorong menaruh perhatian pada kerusakan lingkungan akibat alam, seperti perubahan iklim. Vietnam usulkan pembahasan dampak dan adaptasi perubahan iklim tingkat ASEAN.
Potensi besar

Di Bandung, Jawa Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, kekayaan laut Indonesia berpotensi menghasilkan Rp 3.000 triliun per tahun. Namun, proporsi bidang kelautan bagi pendapatan domestik bruto nasional baru 22,42 persen.

”Potensi itu dua kali lipat anggaran pendapatan dan belanja negara,” kata Sharif pada Seminar Nasional Hari Laut Sedunia.

Potensi besar itu dari sektor perikanan, industri maritim, transportasi kelautan, pariwisata, energi, hingga pemanfaatan sumber daya mineral. Itu semua butuh dukungan politis untuk mengokohkan pilar pembangunan kelautan, yakni budaya, sumber daya manusia, riset teknologi, tata kelola laut, pertahanan dan keselamatan laut, ekonomi laut, serta lingkungan kelautan.

”Peran ilmu pengetahuan bisa meningkatkan pemanfataan potensi kelautan,” kata Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. (ICH/CHE)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007165685