ASPIRASI DAERAH
Lukas Enembe, Gubernur Papua

Hadirkan Kementerian Otonomi Khusus

DATA dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua tahun 2014 menyatakan, angka buta aksara di Provinsi Papua mencapai 900.000 orang. Selain rendahnya sumber daya manusia, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2013, sebanyak 965.000 warga terjerat masalah kemiskinan. Belum tuntasnya kedua masalah tersebut menjadi pertanyaan besar di provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta orang itu. Sebab, dana Rp 57 triliun telah dikucurkan pemerintah pusat selama 12 tahun terakhir ini. Bagaimana evaluasi program pemerintah pusat sehingga belum dapat menyelesaikan kedua masalah tersebut? Berikut petikan wawancara dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat (6/6).

Bagaimana hubungan antara pusat dan Provinsi Papua selama ini?

Selama ini, kebijakan otonomi khusus mampu diterima seluruh masyarakat dan terlaksana dengan baik di Papua. Namun, terkesan pemerintah pusat masih mengontrol beberapa kewenangan yang sebetulnya bisa ditangani Pemerintah Provinsi Papua. Seolah-olah pemerintah pusat belum melepaskan Papua ditangani putra daerah.

Selain wewenang, apalagi perlu evaluasi?

Pusat juga sering kali membuat banyak regulasi, seperti keputusan presiden dan peraturan menteri yang memusingkan masyarakat Papua. Padahal, akses informasi untuk menyosialisasikan regulasi itu kepada seluruh masyarakat sangat terlambat. Kami mengharapkan pemerintah pusat membuat regulasi yang baku dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Papua yang masih terdapat banyak masalah.

Harapan Anda untuk pemerintahan mendatang?

Saya berharap lebih memahami dan mengetahui keinginan masyarakat Papua. Apabila pemerintah tidak membangun Papua dengan hati, maka kebijakan yang dikeluarkan tidak akan efektif. Akibatnya, Papua tetap menjadi sorotan atas berbagai masalah sosial. Intinya, kebijakan yang salah akan membuat masyarakat Papua tetap menderita.

Salah satu contoh program yang belum efektif terlaksana di Papua?

Hingga saat ini belum terlihat program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) khusus di Papua. Padahal, MP3I telah meluncurkan sejumlah megaproyek bernilai triliunan rupiah di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Papua belum sama sekali.

Kabinet yang ideal menurut Anda?

Menurut saya, dalam kabinet pemerintahan tahun 2014-2019 perlu dimasukkan kementerian untuk mengurus provinsi-provinsi yang langsung mendapat kebijakan otonomi khusus, seperti Papua, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. Dengan adanya departemen tersebut, tugas dari pusat untuk mengawasi proses pembangunan infrastruktur dan penggunaan anggaran di tiga wilayah yang menerima kebijakan otsus ini akan lebih efektif.
(Fabio Maria Lopes Costa)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007128844