Oleh:  Anja Kusuma, Assistant Program Director NTB

Mengecek luas jalan: para pekerja konstruksi melakukan pengukuran untuk merencanakan proyek Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Propinsi (PRIM). Jalan ini akan diperluas untuk memenuhi standar jalan propinsi yaitu seluas 4.5 meter.

Prasarana jalan adalah urat nadi ekonomi karena hal itu mempengaruhi mobilitas barang dan jasa. Bagaimanapun juga, tanpa keterlibatan masyarakat yang baik, proyek konstruksi dapat menyebabkan konflik. Suara yang keras yang disebabkan oleh mesin-mesin konstruksi, debu, getaran, muka air sementara (tidak stabil) dan polusi udara membuat masyarakat tidak nyaman. Masyarakat menghirup debu tanpa menggunakan masker atau debu berterbangan dan masuk ke dalam mata mereka sehingga mereka bisa menderita penyakit pernapasan dan sakit mata. Waktu yang tidak tepat, seperti menutup jalan ketika masyarakat membutuhkannya untuk berbagai kegiatan mencari nafkah, dapat juga menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan kontraktor. Para kontraktor membawa orang-orang mereka dari luar desa untuk bekerja sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah sosial.  

Kurangnya transparansi dalam proyek dapat menyebabkan masyarakat, kontraktor dan pemerintah menjadi frustasi. Masyarakat dapat menjadi frustasi karena mereka tidak dapat memiliki suara/pendapat untuk mempengaruhi jalannya proyek tersebut agar mereka dapat memperoleh keuntungan dari proyek tersebut atau paling dapat mengurangi dampak negatif dari proyek tersebut. Para kontraktor dapat juga menjadi frustasi karena masyarakat melakukan aksi protes sehingga menyebabkan mereka kehilangan waktu dan uang. Sedangkan pemerintah menjadi frustasi karena penundaan proyek dapat berpengaruh pada rotasi rencana dan anggaran mereka.

Belajar dari proyek-proyek sebelumnya, dua program DFAT, yakni AIPD dan Indonesia Infrastructure Initiatives (IndII) mengadakan rangkaian pertemuan koordinasi untuk mensinergiskan keterlibatan masyarakat sekitar pada proyek Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Propinsi (PRIM).

AIPD diundang untuk mempresentasikan tema-tema kunci tentang  sisi tuntutan dari model pertanggungjawaban pelayanan publik pemerintah pada Forum Lalu lintas Jalan dan Transportasi (RTTF) tanggal 6 Maret 2014. Presentasi itu menawarkan wawasan pada pokok-pokok di mana AIPD dan IndII akan bersinergis. Masyarakat akan dilibatkan dalam proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan raya melalui suatu rangkaian pertemuan konsultasi publik. Mitra pelaksana AIPD, Pattiro, akan memastikan bahwa pusat-pusat komunitas mengerti tentang proyek tersebut dan membantu membuat strategi bagaimana proyek tersebut dapat menurunkan dampak negatif terhadap masyarakat, dan pada waktu yang sama masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

AIPD dan mitra pelaksana Pattiro, akan melakukan berbagai aksi nyata untuk menyatukan mekanisme kebebasan memperoleh informasi yang ada untuk memastikan transparansi, pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, keluhan seksi penanganan dari PRIM akan disinergiskan dengan Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi.  Semua informasi tentang  perencanaan, jadwal, standar kualitas dan nilai proyek akan dapat diperoleh melalui sistem informasi online PPID. Dengan mempromosikan transparansi dan pertanggungjawaban, masyarakat akan memperoleh keuntungan yang baik dari proyek tersebut, juga menurunkan dampak negatif pada mata pencaharian mereka, dan menyediakan kualitas kontrol dan berbagai saran tentang bagaimana proyek tersebut dapat mencapai kemungkinan kualitas tertinggi. Para kontraktor akan mengakhiri proyek mereka dengan membuat keuntungan yang masuk akal dan rotasi rencana dan anggaran pemerintah akan berjalan tepat waktu, efektif dan efisien.