BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pemprov Maluku Utara Perketat Disiplin

PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemprov Maluku Utara Perketat Disiplin
TERNATE, KOMPAS — Aktivitas perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan dievaluasi secara ketat mulai tahun ini. Sanksi disiplin pegawai negeri sipil ditegakkan, termasuk dengan ancaman pemecatan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) Madjid Husen saat dihubungi Kompas dari Ternate, Malut, Kamis (27/2). Ancaman itu untuk menekan sekitar 2.800 orang atau 87,5 persen dari PNS Pemprov yang berperilaku buruk sebab jarang berkantor di ibu kota Provinsi Malut, Sofifi, sejak Januari 2010. PNS itu memilih tetap tinggal di Ternate. Jarak Ternate-Sofifi ditempuh dengan perahu cepat selama satu jam.
Menurut Madjid, penegakan disiplin itu sebagai tindak lanjut dari sejumlah upaya pemerintah yang sudah dilakukan dalam membantu kelancaran tugas para PNS. Upaya itu di antaranya pengadaan kapal feri gratis dari PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia, uang transportasi Rp 100.000 per orang setiap hari, dan pembangunan 172 unit rumah. Tahun ini direncanakan akan ada penambahan 50 unit rumah lagi.
”Di tengah keterbatasan anggaran, sudah banyak upaya yang dilakukan. Jadi, kalau masih saja ada PNS yang bandel, mereka akan ditindak sesuai aturan disiplin kepegawaian. Ini tidak main-main lagi karena sudah dibantu, tetapi masih saja melawan,” katanya.
Semua pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan diminta memantau daftar hadir pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Pimpinan SKPD juga diharapkan memberikan teladan, seperti hadir setiap hari kerja dan tidak pulang sebelum waktunya.
Rektor Universitas Khairun, Ternate, Husain Alting, memberikan apresiasi atas upaya pemerintah menegakkan disiplin PNS. Namun, itu dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab aparatur negara. ”Harapannya, upaya itu bisa memberikan hasil karena kasus ini sudah berlangsung lama. Tidak bagus kalau terus jadi sorotan warga. Birokrat haruslah menjadi contoh,” ujar Husain. (FRN)

TERNATE, KOMPAS — Aktivitas perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan dievaluasi secara ketat mulai tahun ini. Sanksi disiplin pegawai negeri sipil ditegakkan, termasuk dengan ancaman pemecatan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) Madjid Husen saat dihubungi Kompas dari Ternate, Malut, Kamis (27/2). Ancaman itu untuk menekan sekitar 2.800 orang atau 87,5 persen dari PNS Pemprov yang berperilaku buruk sebab jarang berkantor di ibu kota Provinsi Malut, Sofifi, sejak Januari 2010. PNS itu memilih tetap tinggal di Ternate. Jarak Ternate-Sofifi ditempuh dengan perahu cepat selama satu jam.

Menurut Madjid, penegakan disiplin itu sebagai tindak lanjut dari sejumlah upaya pemerintah yang sudah dilakukan dalam membantu kelancaran tugas para PNS. Upaya itu di antaranya pengadaan kapal feri gratis dari PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia, uang transportasi Rp 100.000 per orang setiap hari, dan pembangunan 172 unit rumah. Tahun ini direncanakan akan ada penambahan 50 unit rumah lagi.

”Di tengah keterbatasan anggaran, sudah banyak upaya yang dilakukan. Jadi, kalau masih saja ada PNS yang bandel, mereka akan ditindak sesuai aturan disiplin kepegawaian. Ini tidak main-main lagi karena sudah dibantu, tetapi masih saja melawan,” katanya.

Semua pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan diminta memantau daftar hadir pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Pimpinan SKPD juga diharapkan memberikan teladan, seperti hadir setiap hari kerja dan tidak pulang sebelum waktunya.

Rektor Universitas Khairun, Ternate, Husain Alting, memberikan apresiasi atas upaya pemerintah menegakkan disiplin PNS. Namun, itu dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab aparatur negara. ”Harapannya, upaya itu bisa memberikan hasil karena kasus ini sudah berlangsung lama. Tidak bagus kalau terus jadi sorotan warga. Birokrat haruslah menjadi contoh,” ujar Husain. (FRN)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005147705