Senin, 17 Februari 2014 , 08:05:00
Arsyat Laway : Managemen Pendidikan harus Dibenahi

KAIMANA - Alokasi Anggaran pendidikan yang melampui 20 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014, membuat sejumlah kalangan yang serius memperhatikan dunia pendidikan di Kaimana ikut menyumbangkan pandangan, masukan dan kritikan dengan satu tujuan agar dengan besarnya alokasi anggaran itu, dapat memberi manfaat bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.
Anggota DPRD Kaimana, Arsyat Laway, kepada wartawan mengatakan, kualitas pendidikan yang ada di Kaimana masih belum sesuai dengan harapan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah khususnya instansi teknis terkait harus terus menerus mengupayakan agar kualitas pendidikan di daerah ini dapat sama dengan daerah lain di Papua Barat. Ia tidak menampik jika untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya ditentukan oleh satu factor saja, tetapi juga factor lainnya seperti adanya peran serta orang tua, siswa itu, guru, sekolah sebagai lembaga pendidikan, pemerintah dalam menyediakan sarana pendukung yang maksimal, dan tentunya masyarakat dalam mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.
“Alokasi anggaran yang begitu besar di bidang pendidikan diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, diantaranya penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan terpenting adalah manajemen sistem pendidikannya yang lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik,” ujarnya.
Menurutnya, meski dengan fasilitas yang memadai tidak cukup, jika tidak ddukung tenaga pendidik yang memiliki kualitas, karena pendidikan hanya dapat dihasilkan dari interaksi terbaik dari fasilitas yang memadai, pendidik yang berkualitas, peran serta peserta didik dan dukungan dari orang tua murid. Arsat pun berharap anggaran pendidikan yang telah DPRD alokasikan dan setujui dengan jumlah yang cukup besar tersebut dapat digunakan dengan baik dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana.
Disinggung bagaimana hasil pengawasan DPRD terhadap pengelolaaan dunia pendidikan hingga saat ini, ditanggapinya bahwa berdasarkan pengamatan DPRD sampai hari ini, pemerintah daerah lebih focus kepada penyediaan fasilitas fisik dan cenderung mengabaikan manajemen/pengelolaan sistem pendidikannya, hal tersebut nampak dari penumpukan tenaga pendidikan di kota tanpa ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah.
Sementara beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan strategi yang diberikan oleh kepala daerah selaku pemegang kendali pemerintahan sudah sangat jelas, yang menjadi persoalannya ketika instansi teknis tidak menerjemahkan apa yang menjadi scenario kebijakan yang diturunkan untuk memajukan dunia pendidikan diwilayah ini.(nic)

Sumber: http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=21134