WORKSHOP

“PERAN PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MATARAM”

LBH APIK NTB (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat) menggelar Workshop dengan tema “ Peran Pemerintah untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kota Mataram”. Kegiatan di adakan di Hotel Santika Mataram ( Senin, 28/ 04/2014). Workshop dihadiri 51 peserta (L: 27 P: 24) yang terdiri dari  perwakilan pengurus kelompok konstituen di tingkat kelurahan dan pengurus Forum Kecamatan di 3 kecamatan di Kota Mataram dan perwakilan Media .

Hadir sebagai Narasumber dari SKPD terkait: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (DR. Usman Hadi),  Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BPPKB Kota Mataram (Yuli Panca Yogyadini),  Kepala Seksi  Sosial dan Tenaga Kerja (Leni Oktania) dan Hj. Sujihartini Dinsos Nakertrans Kota Mataram. Workshop di Fasilitasi oleh Dr. Any Suryani (Akademisi Universitas Mataram).

Dalam pemaparannya Narasumber dari masing-masing SKPD menyampaikan berbagai persoalan dan program yang sudah, sedang dan akan berjalan. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa persoalan yang ada berkaitan dengan KESPRO adalah masih tingginya angka HIV dan AIDS di Kota Mataram. Untuk HIV ada 133 penderita dan AIDS : 125 penderita dimana ibu rumah tanggalah yang menjadi penderita terbanyak. Ini disebabkan karena suaminya yang suka “jajan” diluar. Dinas Kesehatan juga terus berupaya melakukan berbagai macam program untuk meminimalisir kasus HIV-AIDS. Diakhir pemaparannya Bapak Kadis Kesehatan mengajak LBH APIK NTB dan peserta baik pengurus kelompok konstituen tingkat kelurahan maupun kecamatan yang hadir untuk menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, salah satunya dengan cara memaksimalkan posyandu.

Lain dengan Dinas Kesehatan, BPPKB menyampaikan bahwa di Kota Mataram angka kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. untuk tahun 2012 tercatat ada 152 kasus yang dilaporkan dan di tahun 2013 ada 110 kasus yang dilaporkan. Melihat fenomena tersebut BPPKB mengajak peserta untuk ikut berperan aktif dalam meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dengan cara melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan positif serta membuka posko pengaduan di tingkat lingkungan, kelurahan bagi masyarakat (perempuan) yang mengalami tindak kekerasan. Tawaran menarik juga muncul dari BPPKB Kota Mataram untuk memanfaatkan sekertariat PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kota Mataram yang berada di kantor BPPKB sebagai sekertariat bersama pengurus Posko Pengaduan serta kedepan berjanji untuk terus mengupayakan serta memperjuangkan anggaran yang responsive gender di Kota Mataram.

Sambutan baik dan tawaran dari SKPD merupakan respon positif serta komitmen awal SKPD setelah mendengar persoalan-persoalan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh peserta dalam sesi Tanya jawab.

Kegiatan workshop ini merupakan rangkain kegiatan rencana tindak lanjut dari pertemuan diskusi rutin tingkat Kecamatan/Forum Kecamatan di Kota Mataram. Output yang di hasilkan adalah berjalannya kelompok konstituen yang mendukung advokasi kebijakan yang responsive gender dan pro poor. Output tambahan lainnya adalah terbangunnya komunikasi antara kelompok konstituen dengan SKPD terkait sehingga usulan-usulan dan rekomendasi bisa di sampaikan secara langsung.