Latar Belakang

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia atau lebih dikenal sebagai Yayasan BaKTI sudah bekerja selama 7 tahun di Kawasan Timur Indonesia, dan telah memainkan peran sebagai lembaga pengelola pengetahuan yang menghubungkan para pencari pengetahuan dengan mereka yang memiliki pengetahuan, pada saat yang sama mengumpulkan ide-ide kreatif dari seluruh Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, Yayasan BaKTI telah terpilih untuk mengimplementasikan dukungan pengelolaan pengetahuan program AIPD untuk mencapai hasil sebagaimana diharapkan.

Program   AIPD   memiliki   tiga   komponen,   yakni  pemerintah   yang responsif,    masyarakat      yang    aktif  dan   pengelolaan     pengetahuan.     Komponen pengelolaan pengetahuan berperan untuk memastikan bahwa hasil-hasil    pembelajaran     dan     praktik    cerdas    dapat    disebarluaskan,     dan    mendorong       terjadinya peningkatan   kapasitas   yang   berkelanjutan.      Melalui   peningkatkan   kapasitas   ini,   maka  diharapkan kualitas pengelolaan dan alokasi sumber daya akan meningkat, dan pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan akses layanan ke masyarakat.

Peran pengelolaan pengetahuan menjadi sangat krusial mengingat Provinsi dan Kabupaten sasaran AIPD memiliki kondisi yang  hampir   sama,   yakni  terbatasnya  akses terhadap  informasi   yang akurat dan dapat dipercaya,  serta lemahnya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi, baik secara internal (antara penyedia dan pengguna layanan publik di tingkat Pemda) maupun secara eksternal (dengan  pihak   Pemerintah   Pusat  beserta   Pemda   lainnya).  Lebih lanjut, permasalahan  yang mendasari perlunya dukungan terhadap sistem pengelolaan pengetahuan di wilayah kerja sasaran AIPD sebagaimana dikemukakan diatas secara analitik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.    Belum   terkelolanya   data   dan   informasi   pembangunan   secara   optimal   di   tingkat   Provinsi   dan Kabupaten dukungan AIPD akibat belum optimalnya pelaksanaan UU 25/2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Tanpa sistem pengelolaan data dan informasi yang memadai, maka proses   perencanaan,      penganggaran      dan  pengambilan      keputusan    menjadi    terhambat,    dan beresiko untuk salah sasaran atau bahkan gagal.

2.    Terbatasnya      media   untuk    mengakses     data,  informasi,   referensi,    praktik  cerdas  dan   hasil  pembelajaran   kegiatan   pembangunan yang   dapat  diakses  secara   gratis  oleh  publik   (terutama  dokumen perencanaan dan penganggaran dari lembaga pemerintah dan non pemerintah), yang  dikarenakan   belum   di   implementasikannya   Undang-Undang  Keterbukaan   Informasi   Publik   (UU  No.14/2008) secara optimal.

3.    Masih    lemahnya     kemitraan    serta  sinkronisasi,  koordinasi,   kolaborasi   dan   komunikasi     yang  dibangun antara Pemda dan mitra pembangunan non pemerintah (terutama donor dan lembaga internasional)   sehingga   Pemda   dan   mitra   pembangunan   seakan-akan   berjalan   sendiri-sendiri dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi berbagai kegiatan pembangunan,  yang mengakibatkan belum tercapainya target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

4.    Masih   terbatasnya   ketersediaan   praktik   cerdas   dan   hasil   kajian  terkait   pengelolaan   keuangan daerah dan penyediaan layanan publik yang bersifat praktikal dan sesuai dengan konteks lokal.

5.    Terbatasnya    forum  yang  memberikan peluang bagi  para  pelaku   pembangunan   untuk      saling  belajar,   bertukar   data,  informasi   dan berbagi  pengetahuan   yang   terkait   dengan  pengelolaan  keuangan daerah dan penyampaian layanan publik.
Berkenaan dengan penjabaran tantangan diatas, maka AIPD melalui komponen Pengelolaan Pengetahuan akan    mengimplementasikan  produk   kunci  yang     akan   membantu      mengatasi     permasalahan      yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sasaran AIPD. Untuk   komponen   Pengelolaan   Pengetahuan,  produk   kunci   yang   akan   di   implementasikan   adalah  Pusat    Data   Pembangunan        Daerah (PD2),    Unit  Pengelola    Koordinasi    Mitra   Pembangunan (UPK), Kajian   dan Praktik Cerdas beserta Forum Berbagi Pengetahuan. Khusus untuk Pusat Data   Pembangunan Daerah dan Unit Pengelola Koordinasi Mitra Pembangunan,   pengembangannya bersifat demand driven, yakni berdasarkan permintaan dan   kebutuhan daerah. Keputusan untuk mendukung pengembangan dan/penguatan unit  tersebut akan didasarkan pada hasil Need and Readiness Assessment yang dilakukan oleh mitra pelaksana komponen Pengelolaan Pengetahuan.

Untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Pengetahuan AIPD, Yayasan BaKTI akan merekrut Program Assistant Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) dengan tugas sebagai berikut:

1.    Membantu Program Officer (PO) Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2), dalam mengelola keseluruhan implementasi Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) di wilayah sasaran AIPD

2.    Membantu PO PD2 untuk memastikan tersedianya data dan informasi pembangunan yang up to date pada Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) di wilayah sasaran AIPD

3.    Bekerja bersama PO PD2 untuk memastikan adanya mekanisme sharing data dan informasi pembangunan di PD2

4.    Bekerja bersama PO PD2 dalam memastikan Staf PD2 dan unit PEMDA terkait terlatih dibidang pengelolaan pengetahuan

5.    Membantu PO PD2 dalam menyusun laporan narative terkait implementasi Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) di wilayah sasaran AIPD agar berkualitas baik dan dimasukkan tepat waktu, sesuai dengan arahan dari PO PD2.

6.    Membangun dan menjaga hubungan dengan stakeholder yang terlibat dalam Program Pengelolaan Pengetahuan AIPD.

7.    Membantu PO PD2 sesuai dengan arahannya untuk mengawasi proses renovasi atau pembangunan Pusat Data Pembangunan Daerah di wilayah sasaran AIPD.

8.    Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan.

Output
Laporan bulanan terkait implementasi Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) – sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan di atas, dengan meng-highlight isu-isu utama dan kemajuan program terhadap rencana kerja, tantangan program dan rekomendasi.

Pelaporan
Assistant Program Officer Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) melaporkan kemajuan tugasnya kepada Program Manager Dukungan Pengelolaan Pengetahuan Program AIPD, di bawah supervisi Program Officer Pusat Data, Proyek BaKTI KM AIPD.

Kualifikasi

•    Sarjana (S1) Bidang Kebijakan Pembangunan/Komunikasi, atau sarjana umum yang berpengalaman minimal 5 tahun dalam bidang kebijakkan pembangunan/ komunikasi atau pengelolaan data.
•    Self-starter (initiative) dan kemampuan bekerja dengan minimum supervisi.
•    Inter-personal skill dan communication skill yang kuat dan mampu bekerja dengan deadline yang ketat.
•    Mampu melakukan perjalanan dinas untuk implementasi program di seluruh wilayah sasaran Program BaKTI KM AIPD sesuai kebutuhan program.
•    Pemahaman yang baik mengenai konteks lokal, dinamis dan sensitive terhadap budaya lokal.
•    Kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik (tulisan dan oral).

Lokasi dan Durasi
Program Officer Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) akan berkantor di Kantor Proyek BaKTI KM AIPD di Makassar, Indonesia. Durasi penugasan untuk posisi ini adalah 10 bulan (Mei 2014 - Maret 2015).

kirimkan CV anda ke info@bakti.or.id sebelum Senin 13 Juni 2014