Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menambah jumlah kota pengukuran inflasi menjadi paling sedikit tiga kota, karena saat ini baru satu kota yang ditetapkan yakni Kota Palu.

"Pak gubernur menginginkan pengukuran inflasi juga dilakukan di Luwuk dan Tolitoli selain Palu, karena karakteristik komoditi yang dikonsumsi masyarakat di tiga kota ini berbeda-beda," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah JB. Priyono menjawab Antara Palu, Selasa.

Menurut Priyono, Gubernur Sulteng Longki Djanggola sudah menanyakan bahkan mendesak kepada BPS Sulteng kapan Kota Luwuk dan Tolitoli ditetapkan menjadi kota pengukuran inflasi selain Kota Palu.

Namun, katanya, kedua kota itu belum bisa ditetapkan sebelum dilaksanakan survei biaya hidup (SBH), sementara SBH dilakukan BPS setiap lima tahun, dan SBH berikutnya baru akan digelar 2017.

Saat SBH 2012 dilaksanakan, kata Priyono, Pemprov Sulteng terlambat mengusulkan Luwuk dan Tolitoli ke BPS Pusat untuk menjadi kota tempat melaksanakan SBH.

"Tetapi kalau mau menetapkan Luwuk dan Tolitoli menjadi kota tempat pengukuran inflasi, bisa saja dilakukan SBH dengan biaya pemerintah daerah, namun agak sulit karena kebutuhan dananya cukup besar," ujarnya.

Priyono juga mengatakan bahwa bisa saja mengukur inflasi/deflasi di Luwuk dan Tolitoli namun pembandingnya adalah Kota Palu, akan tetapi hasil pengukuran itu hanya ntuk kepentingan pengambilan kebijakan secara lokal Pemprov Sulteng dan tidak bisa diintegrasikan untuk mengukur inflasi/deflasi secara nasional.

Sebelumnya, Pemimpin Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Purjoko mengemukakan bahwa salah satu upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulteng dalam menekan inflasi di daeah ini adalah membentuk TPID di sejumlah ibu kota kabupaten seperti Luwuk, Poso, dan Tolitoli.

Ia mengemukakan bahwa agenda prioritas TPID Sulteng 2014 adalah memperkuat peran daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjaga stabilitas harga di daerah. 

Karena, katanya, pada 2014 ini, terdapat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan risiko pangan, padahal kelompok pangan merupakan pemberi ontribusi terbesar dalam mengukur inflasi/deflasi.

Karena itu, kata Purjoko, TPID Sulteng pada 2014 akan melakukan penguatan di beberapa aspek antara lain kelembagaan, penguatan pusat informasi harga untuk mengurangi asimetris harga yang terjadi baik di tingkat petani, pedagang maupun konsumen. 

Aspek lainnya adalah peningkatan produksi pangan seperti peningkatan produksi ikan laut dan ikan air tawar, dan program intensifikasi dan ekstensifikasi padi, bawang merah, cabai merah dan komoditas bumbu-bumbuan untuk mengurangi risiko inflasi khususnya di sisi suplai.

Upaya lainnya adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan dan stabilisasi harga pangan daerah, ujarnya. (skd)

Sumber: http://www.antarasulteng.com/berita/13343/sulteng-akan-tambah-kota-pengukuran-inflasi