Pasca diskusi rutin dengan media terkait 5 tema MAMPU, TV9 yang merupakan salah satu anggota Forum Media berinisiatif untuk membincang persoalan perempuan NTB dalam tajuk khususnya, Wajah NTB. Kamis malam pukul 19.30 keinginan itupun terealisasi dalam bentuk Live TV9 dengan tema “Setumpuk Persoalan Perempuan NTB” yang menghadirkan narasumber Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH. Muamar Arafat dan Mahmudah Kalla (Direktur LARD) NTB dan Koordinator Program Sub Office BaKTI MAMPU NTB, Nurjanah.

Dalam diskusi tersebut TGH.Muamar Arafat sangat mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan oleh NGO yang ada di NTB khususnya program MAMPU yang bisa memberikan kontribusi untuk daerah. Dengan pengalaman yang baru 3 bulan menjabat anggota DPRD Provinsi melalui dapil KLU dan Lombok Barat, sangat diharapkan kerjasama dan kemitraan yang harus dibangun dan diselaraskan dengan baik kedepan bersama NGO yang ada khususnya lembaga yang konsen dengan peresoalan perempuan. Sementara itu, Mahmudah Kalla yang juga anggota Forum Media menyoroti persoalan buruh migran yang kurang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Khususnya Lombok Timur, menurutnya TKI harus mendapat perlakukan yang khusus karena pengekspor tenaga kerja terbesar di NTB.

Lain halnya dengan Nurjanah, yang disoroti terkait dengan setumpuk persoalan yang selaras dengan 5 tema MAMPU. Data menunjukkan bahwa kemiskinan yang ada di NTB masih 17,25%. Kalau dianalisis dengan basis data terpilah, angka tertinggi pastilah perempuan. Persoalan TKI yang ditengarai melalui pemberiatan salah satu media massa local, Lombok Post edisi 5/11-2014 bahwa TKI yang dipulangkan sebanyak 2.699. Jumlah TKI yang terkirim tahun 2013 sebanyak 45.629 (laki-laki) dan 8.990 (perempuan). TKI pria dengan tujuan Malaysia 37.179 (laki-laki), 667 orang (perempuan). Sedangkan masalah pengangguran atau kurangnya lapangan pekerjaan terjadi kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,45%, begitupula angka kekerasan terhadap persempuan yang mencapai 1.185 ditahun 2014. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa menumpuknya persoalan perempuan dan kemiskinan memerlukan daya dukung  dari anggota legislative. Kami percaya bahwa APP (Anggota Parlemen Perempuan) dan APL (Anggota Parlemen Laki-laki) yang memeiliki perspektif gender akan mampu mengurai prsoalan tersebut melalui kebijakan anggaran dan kebijakan dalam bentuk “regulasi”.