Sail Raja Ampat peduli aids
Peta Baru Sebaran Kasus Perlu Disusun

RAJA AMPAT, KOMPAS — Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengemukakan, perlu peta baru persebaran kasus HIV/AIDS. Hal itu karena pola persebaran virus HIV berubah menyusul penutupan lokalisasi prostitusi di sejumlah kota di Indonesia.

”Penutupan lokalisasi itu penting karena alasan moralitas, seperti di Dolly, Surabaya. Namun, di sisi lain, itu menyulitkan pemantauan kasus HIV/AIDS (human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome),” tutur Agung, yang juga Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), dalam dialog Sail Raja Ampat Peduli AIDS, di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (21/8).

Dialog itu diikuti pengurus Komisi Penanggulangan AIDS wilayah Tanah Papa Mama yang meliputi empat provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Dari empat provinsi itu, Papua ada di peringkat ketiga kasus HIV tertinggi di Indonesia, yakni 14.943 orang, setelah Jawa Timur (16.752 orang) dan DKI Jakarta (30.023 orang).

Agung menilai, pekerja seks komersial (PSK) dari lokalisasi yang ditutup itu tak bisa dipastikan meninggalkan profesi lama. Apalagi, kini PSK berbaur dengan masyarakat. Karena itu, program pencegahan HIV yang semula terfokus di lokalisasi kini bergeser ke pencegahan di tengah masyarakat.

”Hal lain yang perlu jadi fokus adalah lokasi tambang, perkebunan, dan peternakan. Semuanya sekarang perlu dipetakan kembali,” kata Agung.

Khusus Papua dan Papua Barat, Sekretaris KPAN Kemal Siregar menambahkan, kasus infeksi baru HIV di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) stabil. Prevalensi kasus HIV/AIDS pada 2007 di Tanah Papua 2,4 persen dan tahun 2013 sebesar 2,3 persen. ”Tetapi angka itu tetap perlu diturunkan,” ujarnya.

Maluku adalah provinsi yang bisa menurunkan kasus penyebaran HIV/AIDS. ”Kasusnya turun dari 400-an pada 2011 menjadi 300-an pada 2012 dan terus turun hingga 20 persen pada 2013,” tutur Syamsuddin Aziz, Sekretaris KPA Maluku.

Namun, Papua dan Papua Barat masih terkendala masalah klasik. Salah satunya adalah wilayah yang sulit terjangkau dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

”Misalnya, konsep sakit antara dokter dan masyarakat yang belum sama. Masyarakat merasa sakit jika sudah terbaring, tetapi dokter menilai jika sudah terinfeksi HIV, maka dinilai sudah sakit,” kata Purnomo, Sekretaris KPA Jayapura, Papua. (BUR)




Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008466945