515 Desa di Maluku ”Gelap”
PLN Kesulitan Layani Pulau-pulau Kecil

AMBON, KOMPAS — Hampir separuh wilayah Provinsi Maluku, atau 515 dari total 1.135 desa, belum dilayani PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Minimnya anggaran dan karakteristik wilayah yang terdiri atas pulau-pulau menjadi kendala utama aliran listrik PLN belum menjangkau desa-desa tersebut.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan perwakilan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ambon, Maluku, Senin (10/11). Turut hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengungkapkan, rasio elektrifikasi di Maluku baru mencapai 67,56 persen, atau jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional, yakni 80,17 persen. Artinya, 583.920 jiwa dari total 1,8 juta jiwa penduduk Maluku belum merasakan pelayanan PLN.

”Kondisi demikian menyebabkan Maluku semakin tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Kemiskinan di Maluku yang masih berada angka 19,3 persen sulit ditekan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk merampungkan kebutuhan infrastruktur di daerah,” kata Zeth.

Pemerintah provinsi dan 12 kabupaten/kota di daerah itu, kata Zeth, belum bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur karena keterbatasan anggaran. Pembangunan di wilayah yang terdiri dari 1.340 pulau dengan 297 pulau berpenghuni itu membutuhkan biaya besar.

”Maluku mempunyai potensi energi yang sangat besar, yakni energi terbarukan, tetapi belum bisa dimanfaatkan. Agar potensi itu bermanfaat, maka sangat diperlukan investasi dari pihak ketiga. Syarat investasi adalah penyediaan infrastruktur yang memadai oleh pemerintah,” ujar Zeth.
Perlakuan khusus

Karena itu, Zeth berharap wilayah kepulauan seperti Maluku mendapatkan perlakuan khusus, terutama dalam hal alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, anggota DPD asal Maluku, Ana Latuconsina, mengatakan, pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal. Perhatian itu harus diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kata Ana, DPD akan menyampaikan harapan Zeth tersebut kepada pemerintah pusat dan juga DPR agar dapat diberikan solusi.

Wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau memiliki posisi strategis dalam mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Syarat utamanya adalah pembangunan infrastruktur, termasuk listrik.

General Manager PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Muhammad Iksan Asaad mengatakan, salah satu penyebab sebagian besar daerah di Maluku belum dilayani PLN adalah adanya larangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PLN untuk membeli mesin diesel. PLN hanya boleh menyewa mesin dari pihak ketiga.

”Persoalannya, Maluku ini umumnya terdiri atas pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Karena itu, jika diizinkan, PLN akan membeli mesin diesel untuk melayani masyarakat di pulau-pulau kecil itu. Tidak mungkin PLN membangun pembangkit listrik berukuran besar di pulau kecil. Itu tidak efisien,” kata Iksan.

Kabupaten/kota di Maluku dengan rasio elektrifikasi tertinggi adalah Seram Bagian Barat, yakni 85,48 persen. Daerah dengan rasio elektrifikasi paling rendah adalah Kepulauan Aru, yaitu hanya 33,04 persen.

Kepulauan Aru memiliki 89 pulau berpenghuni dari total 547 pulau dengan jumlah desa sebanyak 119. Angka kemiskinan di daerah ini 28,7 persen dari jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 84.138 jiwa. Angka kemiskinan itu tertinggi di Maluku.

Iksan juga mengatakan, pembangunan pembangkit listrik di sejumlah titik masih terkendala perizinan lahan. Kendati sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, belum ada realisasi. ”Kondisi yang paling menyulitkan adalah infrastruktur. Jaringan listrik bisa dibangun kalau sudah ada infrastruktur, terutama jalan,” ujarnya. (FRN)


Sumber; http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010019243