Rakernas PMKRI
Perhatikan Indonesia Timur

AMBON, KOMPAS — Disparitas pembangunan di Indonesia menjadi topik penting yang dibicarakan dalam Rapat Kerja Nasional VII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di Langgur, Maluku Tenggara. Forum itu meminta kepemimpinan nasional yang terbentuk pasca pemilu memberikan perhatian penuh pada pembangunan di kawasan Indonesia timur.

Hal itu dikatakan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Lydia Natalia Sartono saat dihubungi dari Ambon, Selasa (1/4). Kegiatan itu berlangsung 24-29 Maret dan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Lydia mengatakan, pembangunan yang tidak merata menyebabkan kondisi wilayah Indonesia bagian timur masih jauh tertinggal dari Indonesia bagian barat. Padahal, program pemerataan pembangunan selalu menjadi agenda utama dalam setiap kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, Lydia menilai, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan keseriusan pemimpin dengan pandangannya yang melihat Indonesia timur jadi satu kesatuan Indonesia. ”Pemimpin negarawan bisa melihat kondisi ini secara keseluruhan. Kami tetap optimistis, pemilu kali ini akan melahirkan pemimpin yang negarawan,” kata dia.

Lydia mencontohkan, potensi di Maluku sangat besar sehingga bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat. Hal itu tentu membutuhkan campur tangan pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan, termasuk anggaran.

”Secara geografis, Maluku sangat bagus untuk dikembangkan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Lydia. Luas wilayahnya 46.914,03 kilometer persegi, wilayah laut mendominasi 92,4 persen, sedangkan sisanya daratan.

”Salah satu rekomendasi rakernas itu adalah mendorong agar Provinsi Maluku dijadikan sentra produksi dan pengolahan ikan nasional,” ujar Lidya.

Penguatan sektor tersebut juga diakui Hatta saat membuka rakernas itu. Hatta, didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dan Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun, memanen rumput laut di Desa Letvuan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

”Pemerintah terus mendorong agar sektor kelautan dan perikanan menjadi andalan Provinsi Maluku,” kata Hatta. Meski demikian, diakui alokasi anggaran sektor tersebut di Indonesia masih minim.

Pemerhati masalah sosial dan politik dari Universitas Pattimura, Josef Antonius Ufi, menilai, kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan di kawasan Indonesia timur sangat ditentukan kekuatan politik. Konsolidasi politik harus diperankan maksimal oleh DPR dan DPD.

”Karena itu, momentum pemilu ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat kepada semua calon. Calon yang memiliki relasi politik tingkat nasional yang bagus akan mudah memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Josef. (FRN)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005809960