Tanpa dukungan data yang memadai, pembangunan daerah menjadi tidak tepat sasaran serta tidak efektif. Bahkan, adanya perbedaan perhitungan data dari berbagai pihak dapat menimbulkan ketidakjelasan ataupun pertanyaan tentang validitas data tersebut. Menyadari bahwa informasi yang tepat adalah kebutuhan untuk mempercepat pembangunan di daerah, PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat menggagas kerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Desentralisation (AIPD) untuk mengelola Pusat Data Pembangunan Daerah yang diberi nama Bale Ite. Bale Ite, dalam bahasa masyarakat Lombok memiliki arti rumah kita. Hal ini juga tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB yang besar menyediakan tempat untuk Pusat Data Bale Ite sehingga bisa diresmikan saat ini.

Mengelola data dan informasi pembangunan yang akurat menjadi salah satu pilar utama yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Hal tersebut juga dituliskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 152 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahjuga diharuskan menyediakan data dan informasi pembangunan sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pusat Data Pembangunan Daerah yang diberi nama Bale Ite ini berlokasi di Jalan Majapahit dan akan mulai beroperasi mulai tanggal 10 September 2014 setelah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr TGH M. Zainul Majdi. Peresmian Pusat Data Bale Ite ini dihadiri oleh jajaran SKPD Provinsi Nusa tenggara Barat, Bappeda Kabupaten Nusa Tenggara Barat, pihak AIPD serta utusan dari beberapa program Kementrian Luar Negri dan Perdagangan Australia.

Beberapa tamu undangan VIP dalam peresmian Bale Ite ini adalah James Gilling, Pimpinan Australian Aid Indonesia. Berikutnya Douglas Broderick sebagai United Nations Resident Coordinator, Wariki Sutikno, Direktur Otonomi Daerah, Bappenas dan Yusharto Huntoyungo, Kepala Pusat AKLN, Kemendagri. Serta Perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Tamu undangan dalam acara ini juga berasal dari daerah lain yang juga mendapatbantuan AIPD untuk mengembangkan pusat data seperti Jawa Timur dan Papua Barat. 

Pusat Data Bale Ite akan melakukan pelayanan berupa akses internet gratis dan perpustakaan pembangunan untuk publik, baik masyarakat, pelajar, jurnalis, para Pelaku Pembangunan khususnya pemerintah untuk medapatkan akses data dan informasi pembangunan.

Fungsi lain dari Bale Ite ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat luas untuk mengakses data, informasi bahkan referensi tentang informasi pembangunan dan hasil pembelajaran kegiatan pembangunan yang tentunya daoat diakses secara gratis oleh publik (terutama dokumen perencanaan dan penganggaran dari lembaga pemerintah ataupun non pemerintah. 

Salah satu informasi dan data yang akan dikelola dan disediakan bagi masyarakat umum di Bale Ite ini adalah informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah penting untuk diketahui oleh masyarakat agar dapat mendukung dan memantau upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam era desentralisasi, hal ini menjadi strategis karena bermuara pada pembangunan yang efektif. 

Data dianggap sebagai salah satu hal penting yang sampai saat ini belum bisa dikoordinasikan dengan baik, ungkap Bapak Chairul Mahsul, Kepala Bappeda Provinsi NTB. Dengan adanya pusat data tentu akan menjadi salah satu point penting dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Pengelolaan Pusat Data Pembangunan Daerah ini adalah upaya bersama tiga lembaga, yakni BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, Australia Indonesia Partnership for Desentralisation (AIPD), dan Yayasan BaKTI. Sebelum secara resmi beroperasi pada 10 September 2014, tim pengelola Pusat Data Bale Ite telah terlebih dahulu mengunjungi Surabaya dan Kupang untuk belajar tentang Pusat Pengolahan  Data di Jawa Timur dan Resources Center di NTT. Tujuannya untuk belajar mengelola data pembangunan serta pengembangan SOP sebagai standar pelayanan Pusat Data.